INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri Wisuda ke-9 dan Welcoming Reception ke-13 Universitas Ary Ginanjar (UAG) bersama ESQ Business School, di Menara 165, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dalam sambutannya, Menkop menyampaikan pembangunan ekonomi bangsa harus kembali berpijak pada landasan konstitusional, yakni sistem ekonomi yang berakar pada kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi, lanjutnya, merupakan bentuk konkret dari sistem tersebut dan seharusnya menjadi tiang utama dalam menopang ekonomi nasional.
“Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kita ingin meluruskan kembali arah pembangunan ekonomi agar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sistem ekonomi kita adalah sistem berbasis gotong royong, dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional,” ujarnya.
Ferry menekankan istilah “sokoguru” bukan sekadar simbolik. Dalam bahasa Jawa, “soko” berarti tiang dan “guru” berarti utama. Dengan demikian, koperasi seharusnya tidak hanya hadir sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
Namun ia juga mengakui, dalam praktiknya, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan dan tertinggal dibandingkan sektor usaha lain. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan revitalisasi koperasi agar kembali memainkan peran strategis dalam pembangunan.
“Jika desa kuat, Indonesia kuat. Lewat koperasi, kita ingin masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi, bebas dari lilitan utang, dan menjadi pelaku utama dalam roda ekonomi nasional,” kata Menkop.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo, menurutnya, sangat serius dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi. Komitmen ini sejalan dengan semangat reformasi struktural yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.
Ferry juga menjelaskan, selama beberapa dekade terakhir sistem ekonomi nasional terlalu bergantung pada mekanisme pasar bebas yang kerap menguntungkan kelompok besar dan melemahkan yang kecil. Berdirinya 80 ribu unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi jalan pintas agar pilar ekonomi tidak lagi didominasi oleh swasta atau BUMN melainkan koperasi menjadi sumber utama pembangunan ekonomi nasional.
“Kalau mekanisme pasar tidak diatur negara, akibatnya pelaku pasar yang besar menguasai sektor-sektor penting rakyat sehingga masyarakat kecil akan semakin terpinggirkan dan tersingkir,” terangnya.
“Mudah-mudahan Kopdes ini bisa mengembalikan kejayaan Indonesia sesuai cita-cita, sehingga tahun 2045 kita bisa mencapai Visi Indonesia Emas,” pungkasnya.(rmn)
