INDOPOSCO.ID – Masalah ini bukan semata karena permainan dominonya, melainkan karena simbol buruk yang ditampilkan oleh seorang pejabat tinggi negara yang mestinya menjadi garda depan perlindungan hutan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Hukum Ismail Rumadan melalui gawai, Minggu (7/9/2025).
Secara hukum, menurutnya, pertemuan seorang menteri dengan orang yang pernah menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani aparat penegak hukum (APH) memang tidak serta-merta melanggar undang-undang (UU). Selama tidak ada bukti intervensi langsung pada proses hukum.
Namun, lanjutnya, kehadiran menteri dalam lingkaran sosial dapat memunculkan dugaan konflik kepentingan. “Dalam praktik good governance, ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip imparsialitas dan independensi pejabat publik,” jelasnya.
“UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN secara eksplisit menekankan bahwa pejabat negara wajib menghindari benturan kepentingan dan menjaga integritas jabatannya,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, dari sisi etika pejabat publik, tindakan ini jelas tidak pantas. Seorang menteri yang bertugas mengawasi kehutanan, seharusnya menjaga jarak dari pihak-pihak yang sedang berperkara di bidang kehutanan.
“Duduk semeja dalam suasana santai seperti bermain domino menimbulkan kesan “kedekatan” yang dapat mengikis kepercayaan publik,” ungkapnya.
“Dalam standar etika, hal ini disebut appearance of impropriety, meski tidak terbukti melanggar hukum, tindakan yang memberi kesan salah sudah cukup merusak kredibilitas jabatan,” lanjutnya.
Sementara dari perspektif moral, masih ujar Ismail, tindakan tersebut merupakan ironi. Hutan Indonesia sedang mengalami krisis akibat pembalakan liar, yang merugikan negara triliunan rupiah dan menghancurkan ekosistem.
Ketika masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan aparat di lapangan berjuang keras melawan illegal logging, justru menteri yang mengurusi hutan memperlihatkan kedekatan dengan orang yang diduga menjadi aktor perusaknya.
“Simbol ini bukan hanya menyakiti rasa keadilan publik, tetapi juga menurunkan legitimasi moral pemerintah dalam menjaga hutan,” ujarnya.
Oleh karena itu, dikatakan dia, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, langkah paling tepat adalah memberhentikan Menteri Kehutanan dari jabatannya.
“Pergantian ini penting bukan sekadar untuk menghindari kegaduhan, tetapi juga sebagai komitmen moral bahwa pemerintah serius menegakkan integritas pejabat publik dan melindungi hutan Indonesia dari praktik rente serta mafia kehutanan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklaim tidak mengenal sosok Azis Wellang, yang pernah berstatus tersangka kasus pembalakan liar hutan saat bermain domino di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Ia baru mengetahui yang bersangkutan setelah gambar dirinya viral. “Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
Setelah berita tersebut beredar, ia baru tahu bahwa yang bersangkutan pernah terjerat illegal logging. “Saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar,” ujar Raja Juli. (nas)
