INDOPOSCO.ID – Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, hari ini. DPR mengundang para mahasiswa untuk berdialog dan menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada 25-31 Agustus 2025.
Adapun perwakilan mahasiswa ini diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Perwakilan mahasiswa yang hadir di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, dan HMI DIPO.
“Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di DPR RI, saya didampingi wakil ketua DPR, sebelah kanan saya, Pak Sa’an Mustafa, sebelah kiri saya, Pak Cucun. Ini kami diberitahu bahwa teman-teman, adik-adik sekalian datang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sufmi Dasco Ahmad mengawali audiensi.
Dasco pun mempersilakan Saan Mustopa untuk memimpin rapat audiensi tersebut.
“Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, pimpinan DPR yang saya hormati dan seluruh mahasiswa baik dari BEM maupun organisasi kemahasiswaan yang pada kesempatan hari ini kita bisa berdialog, berdiskusi terkait dengan soal berbagai persoalan kebangsaan kita, persoalan kerakyatan kita,” tutur Saan.
“Nah diskusi ini, dialog ini adalah salah satu bentuk komitmen kita bersama-sama atas rasa kecintaan kita terhadap bangsa, negara dan rakyat. Mudah-mudahan nanti dalam dialog, diskusi ini banyak hal yang bisa kita pecahkan secara bersama-sama dan sebagainya,” sambungnya.
Saan menilai, dialog hari ini sangat penting sehingga diharapkan pimpinan DPR dan mahasiswa dapat berinteraksi secara rasional dan sama-sama memiliki komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalaan.
“Nanti ada Pak Dasco dan Pak Cucun. Jadi saya akan persilahkan, nanti siapa nih yang mau mewakilinya dulu menyampaikan sambil memperkenalkan. Jadi dari, mana dulu? Dari BEM dulu? Silahkan BEM dulu ada UI ya, silahkan dari UI,” sebut Saan.
Setelah dipersilakan oleh pimpinan DPR, Ketua BEM UI Agus Setiawan menjadi yang pertama menyampaikan aspirasinya dilanjutkan dengan perwakilan mahasiswa lain.
Dalam aspirasi dan tuntutannya, BEM UI meminta agar dibentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto. Serta mengusut tuntas kasus provokasi hingga kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan saat aksi unjuk rasa pada Kamis (28/5).
“Yang pertama saya ingin ada tim investigasi independen yang dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama, sehingga kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini dihambat oleh siapa harus jelas dalangnya siapa,” jelas Agus.
“Kedua amanat yang ada di pundak pundak bapak bapak sekalian itu betul betul dijalankan untuk amanat rakyat,” tambahnya.
Saan Mustopa pun menegaskan bahwa DPR siap melakukan evaluasi internal secara menyeluruh sebagai respons atas berbagai kritik publik. Saan menyampaikan, DPR menyadari bahwa lembaga legislatif turut menjadi sorotan dalam dinamika politik dan sosial akhir-akhir ini.
Karena itu, DPR berkomitmen untuk lebih transparan, akuntabel, dan profesional dalam menjalankan tugas. “Komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama,” ujar Saan.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mencontohkan salah satu langkah yang sudah dilakukan, yaitu keputusan DPR membatalkan tunjangan rumah bagi anggota parlemen. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bentuk keseriusan DPR dalam merespons keresahan publik.
Selain itu, DPR juga akan membicarakan langkah efisiensi lain bersama pimpinan fraksi. “Kami memahami situasi dan kegelisahan masyarakat. Karena itu, hasil evaluasi ini akan diumumkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tambahnya.
Saan menekankan bahwa kritik dan masukan dari mahasiswa, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk menjadi bagian dari proses pembenahan DPR. “Kami ingin DPR yang transparan, akuntabel, dan profesional ke depan,” tutupnya. (dil)
