INDOPOSCO.ID – Ketika Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan arya (Golkar) bersikap dengan menonatifkan anggotanya sebagai wakil rakyat, kini publik pun mempertanyakan bagaimana tindakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, yang juga dinilai telah mencederai rakyat.
Sebab, Deddy Sitorus menyita perhatian publik setelah pernyataannya viral yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata.
Sementara, Sadarestuwati viral setelah berjoget di Gedung DPR RI usai acara Laporan Tahun MPR RI.
Sekadar informasi, Sadarestuwati merupakan istri dari koruptor kasus Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) pada 2022 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp49,5 miliar.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah menyampaikan permintaan maaf atas nama kedua kader partai. PDIP pun menyadari etika kedua kader partai banteng di parlemen itu harus menjadi pembelajaran.
“Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dia mengaku, pernyataan Deddy dan jogetan Sadarestuwati yang menuai polemok menjadi pelajaran bagi partainya. Dia meminta kesempatan agar partainya bisa evaluasi.
“Berilah kesempatan DPP partai. Namun, kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian ibu Sadarestuwati, secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat,” ungkap Said.
“Sampai sekarang kan DPP belum menentukan sikap, dan seperti yang saya lihat, seperti Ibu Sadarestuwati, ya sama dengan terlalu banyak lah yang berjoget, ketika acara yang sesungguhnya acaranya sudah selesai, cuma ingin menunjukkan kebhinekaan diputarlah lagu dari daerah timur, kan itu saja,” pungkasnya.
Sikap PDIP berbeda dengan fraksi lain di DPR yang telah menonaktifnya kadernya sebagai anggota dewan. Mereka di antaranya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
Keputusan penonaktifan ini diumumkan lewat siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025). Hal itu berlaku efektif mulai Senin 1 September 2025. (dil)
