INDOPOSCO.ID – Peneliti Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai program Sekolah Rakyat berpeluang besar menjawab persoalan anak putus sekolah yang jumlahnya masih jutaan, terutama dari keluarga miskin dan di wilayah tertinggal.
Devie menjelaskan, merujuk catatan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), jumlah anak dari rumah tangga miskin 2-3 kali lebih berisiko tidak bersekolah. Hal ini senada dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih ada 4,16 juta anak tidak sekolah, putus sekolah, atau belum sekolah di Indonesia.
“Dengan target 100 lokasi Sekolah Rakyat di tahap awal dan fokus pada anak miskin-rentan, maka program ini mengisi celah akses sekaligus memberi jalan keluar dari lingkar kemiskinan,” kata dia saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Jumat (15/8/2025).
Hanya saja, ia menegaskan bahwa tantangan utama program ini meliputi ketepatan sasaran, memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) – Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang kini menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kualitas pembelajaran yang inklusif dengan sistem asrama, dan pembiayaan jangka panjang yang perlu dipastikan oleh pemerintah.
“Pemerintah juga perlu memastikan guru mendapat pelatihan berkala, dan menghubungkan lulusan Sekolah Rakyat dengan pelatihan vokasi agar mereka siap kerja,” cetusnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1-2) dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, dengan konsep pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Seusai menghadiri Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat sore, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan 100 Sekolah Rakyat tahap pertama tingkat SD-SMP-SMA telah resmi beroperasi per hari ini di seluruh Indonesia dengan jumlah 9.700 orang siswa.
“Nanti September juga ada tambahan 60 titik Sekolah Rakyat, jadi secara keseluruhan ada 16 ribu siswa yang memulai pembelajaran pada 2025–2026,” kata dia.
Kementerian Sosial terus mengonsolidasikan seluruh sarana dan prasarana dengan kementerian/lembaga terkait lainnya agar operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal. Fasilitas yang disiapkan pemerintah mencakup ruang belajar, asrama, peralatan pendidikan, hingga dukungan teknologi seperti laptop.
Sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam agenda yang sama, Sekolah Rakyat bisa terus bertambah 200-300 setiap tahun ke depan agar seluruh anak yang masuk kategori sasaran penerima manfaat bisa mengenyam pendidikan bermutu.
Presiden mengatakan alokasi anggaran untuk pendidikan dari APBN tahun 2026 sebesar 20 persen atau Rp757,8 triliun, termasuk program Sekolah Rakyat. Nilai anggaran pendidikan ini disebut terbesar sepanjang sejarah Indonesia. (dam)
