• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Freeport Langgar UU Cipta Kerja, BPJS Watch: Jaminan Sosial Eks Pekerja Harus Tetap Aktif

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:15
in Headline
Ilustrasi aktifitas penambangan PT Freeport. Foto: Dokumen INDOPOSCO

Ilustrasi aktifitas penambangan PT Freeport. Foto: Dokumen INDOPOSCO

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Perusahaan tidak semestinya memberhentikan iuran jaminan sosial (Jamsos) sebelumnya adanya keputusan inkrah dari pengadilan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pernyataan tersebut diungkapkan Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melalui gawai, Selasa (12/8/2025).

Ia mengatakan, PHK dinyatakan sah apabila memenuhi dua unsur, yakni ada perjanjian bersama (PB) antara pekerja dan perusahaan yang didaftarkan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan adanya putusan pengadilan hubungan industrial (inkrah).

BacaJuga:

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

“Kalau kedua dasar ini belum ada, maka hubungan perusahaan dan pekerja masih terjadi,” ujarnya.

Dan, lanjut dia, apabila merujuk pasal 157 A undang-undang (UU) Cipta Kerja, maka perusahaan wajib membayarkan upah kepada pekerja.

“Dengan adanya upah itu, maka iuran jaminan sosial pekerja wajib dibayarkan,” katanya.

“Ini supaya kepesertaan pekerja masih aktif. Sehingga Jaminan atas kecelakaan, kematian hingga hari tua masih ada,” imbuhnya.

Ia menegaskan, dengan pemutusan iuran sepihak oleh PT Freeport kepada eks pekerja jelas melanggar hukum. Karena keputusan PHK secara resmi Freeport belum memenuhinya dua unsur tersebut.

“Kalau kemudian ada korban meninggal dari pekerja akibat tidak mendapatkan layanan kesehatan dari jaminan sosial ini disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah,” terangnya.

Semestinya, masih ujar Timboel, kasus eks pekerja Freeport tidak terjadi. Seperti ketidakpastian kepesertaan jaminan sosial. Sebab, menurutnya, dengan tidak dibayarkan iuran jaminan sosial tersebut merupakan kesalahan mendasar, yang menyebabkan eks pekerja Freeport termarjinalkan.

“Pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker) harus tegas. Kalau perusahaan digugat, prosesnya akan lama,” ujarnya.

Lebih jauh ia menambahkan, sejati dalam proses PHK, seharusnya perusahaan harus proaktif untuk mendapat dua unsur tersebut. Baik itu PB ataupun keputusan inkrah dari pengadilan.

“Apabila 2 unsur ini tidak ada, maka Freeport harus tetap membayar upah kepada pekerja,” terangnya.

“Sehingga pekerja tetap terlindungi, karena dengan iuran, kepesertaan tetap aktif,” imbuhnya.

Untuk mencegah PHK sepihak, menurutnya, pemerintah harus memiliki Wasnaker yang bertugas untuk memastikan proses PHK secara adil. Sehingga tidak ada lagi perusahaan yang semena-mena melakukan PHK tanpa memenuhi hak dasar pekerja.

“Secara substansi hukum UU 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, perusahaan harus proaktif memenuhi 2 unsur tersebut. Kalau tidak maka Pasal 157 A harus tetap dijalankan oleh perusahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, lebih dari 200 eks pekerja PT Freeport dinyatakan meninggal dunia akibat tidak mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh pemutusan sepihak PT Freeport atas kepesertaan jaminan sosial.

Diketahui Komnas HAM menerima laporan mengenai eks karyawan Freeport yang meninggal dunia itu sesuai dengan tulisan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dalam laman resmi YLBHI, yang tayang pada 22 Juni 2024. Dalam laporan tersebut menyebutkan perjuangan 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia telah memasuki 7 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 1 Mei 2024. Dan mereka tidak mendapat hak-hak dasar. (nas)

Tags: Lembaga Bantuan Hukum (LBH)pasal 157 A undang-undang (UU) Cipta KerjaPemutusan Hubungan Kerja (PHK)PT Freeport

Berita Terkait.

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi
Headline

UU Perampasan Aset Belum Cukup, KPK Usul 4 Terobosan Delik Korupsi

Jumat, 20 November 2026 - 08:47
sigit
Headline

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

Kamis, 19 November 2026 - 21:31
habib
Headline

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kamis, 19 November 2026 - 15:23
Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok
Headline

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 14:10
Target 70 Persen Manfaat Tambang, IMA Ingatkan Pentingnya Investasi Jangka Panjang
Headline

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Kamis, 19 November 2026 - 11:57
Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10492 shares
    Share 4197 Tweet 2623
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179
  • Serikat Buruh: Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Diserahkan ke BPJS TK, Bukan Danantara

    697 shares
    Share 279 Tweet 174
  • KPK Bongkar Jejak Aset Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, Petinggi Agung Sedayu Diperiksa

    738 shares
    Share 295 Tweet 185

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.