INDOPOSCO.ID – Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengingatkan transfer data pribadi dalam kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS), pantang melemahkan upaya pemanfaatan teknologi secara mandiri oleh Indonesia.
Dalam hal tersebut, penguatan infrastruktur digital nasional, riset teknologi domestik, dan pengembangan talenta digital lokal harus menjadi prioritas.
“Transfer data lintas batas tidak boleh melumpuhkan upaya kemandirian teknologi dalam negeri,” kata Pratama saat dikonfirmasi melalui gawai, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Paling penting kerja sama internasional dapat diarahkan untuk mempercepat alih teknologi, kolaborasi riset, dan investasi yang memperkuat ekosistem digital Indonesia.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak secara mutlak melarang transfer data pribadi ke luar negeri.
Sebaliknya, pasal 56 UU tersebut memberikan ruang legal untuk transfer data lintas batas, dengan syarat bahwa negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada Indonesia, atau jika telah ada perjanjian internasional yang mengikat.
“Di sinilah letak signifikansi dari Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (LPPDP), yang kelak bertugas mengevaluasi secara objektif apakah negara tujuan, termasuk Amerika Serikat memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Pratama.
Maka itu, kerja sama dengan Amerika Serikat terkait arus data justru menjadi pemicu positif mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP PDP) sebagai aturan teknis pelaksanaan UU PDP, sekaligus mendorong percepatan pembentukan Lembaga PDP yang independen dan berwenang.
“Tanpa perangkat pelaksana dan lembaga pengawas ini, komitmen Indonesia dalam melindungi hak digital warganya akan sulit diterjemahkan dalam kebijakan yang operasional dan berdaya guna,” imbuh Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) itu. (dan)
