INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Ali Muhammad Johan menyatakan sikap kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, sejumlah asumsi yang dinilai tidak realistis, khususnya dalam peningkatan target pajak yang tidak sejalan dengan capaian penerimaan per Juli 2025.
Dalam dokumen yang tengah dibahas, total APBD-P DKI 2025 meningkat menjadi Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah direvisi naik menjadi Rp84,80 triliun, didorong transfer pemerintah pusat yang melonjak Rp3,94 triliun.
“Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya naik tipis, dari Rp54,18 triliun jadi Rp54,19 triliun,” katanya dalam keterangan, Selasa (22/7/2025).
“Ironisnya, tambahan dari pos Lain-Lain PAD yang sah justru tergerus oleh penurunan retribusi daerah,” imbuhnya.
Ali mengingatkan bahwa 88,65 persen PAD masih bertumpu pada pajak daerah.
“Pentingnya penyusunan target pajak yang cermat dan berbasis data. Ia menilai perubahan dalam struktur target pajak terkesan dipaksakan,” ujarnya.
Salah satu penyesuaian yang dianggap wajar adalah penurunan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp1,3 triliun, menyusul pemberlakuan tarif 0 persen melalui Perda No. 1/2024 dan Pergub No. 41/2024.
Namun, Ali mempertanyakan kenaikan tajam target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1,84 triliun.
Lanjutnya, hingga 4 Juli 2025, realisasinya baru Rp2,39 triliun baru 28 persen dari target awal.
“Kenaikan target Pajak Rokok dari Rp900 miliar menjadi Rp1 triliun juga dianggap tak berdasar kuat, mengingat realisasi saat ini masih di bawah 40 persen,” jelasnya.
Sebaliknya, kata Ali penurunan target PBB-P2 dari Rp11 triliun menjadi Rp10,5 triliun justru dianggap janggal karena realisasinya sudah mencapai 75 persen.
“Kebijakan fiskal seharusnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar angka optimistis yang tidak teruji,” tegas Ali.
Menjawab berbagai anomali ini, Fraksi Demokrat–Perindo mengusulkan tujuh langkah strategis.
“Fraksi menilai, tanpa strategi yang tepat, revisi anggaran hanya akan menciptakan asumsi semu dan berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap kredibilitas fiskal daerah,” pungkasnya. (fer)
