INDOPOSCO.ID – Sekitar 50 ribu pengemudi ojek dan kurir daring yang menamakan diri sebagai “korban aplikator” dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa aksi besok akan lebih besar dibandingkan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya.
“Aksi ini merupakan bentuk puncak kekecewaan para pengemudi dan kurir online terhadap sikap Kementerian Perhubungan, termasuk Menteri Perhubungan, yang dianggap tidak tanggap dan membiarkan tuntutan kami berlarut-larut,” ujar Igun di Jakarta, Minggu.
Selain Istana Merdeka, massa juga direncanakan bergerak ke kawasan sekitar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Menurut Igun, salah satu alasan utama aksi adalah kebijakan pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15 persen, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan para pengemudi.
“Keputusan itu membuat kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah. Apakah masih berpihak pada rakyat atau justru mendukung kepentingan aplikator?” ucapnya.
Aksi yang dinamakan “Aksi 217 Istana” ini membawa sejumlah tuntutan, antara lain mendesak adanya undang-undang yang khusus mengatur transportasi daring, penetapan regulasi tarif untuk layanan antar-jemput dan makanan.
Kemudian audit investigatif terhadap aplikator, penghapusan sistem multi-order (banyak pesanan dalam satu transaksi).
Igun menyebutkan bahwa aksi ini melibatkan tidak hanya pengemudi, tetapi juga kelompok pekerja, buruh, mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi daring lainnya.
“Gerakan ini bukan hanya tentang para driver. Ini tentang semua yang terdampak oleh kebijakan sepihak para aplikator,” tegasnya.
Peserta juga akan diminta melakukan aksi “offbid massal” dengan menonaktifkan aplikasi selama unjuk rasa berlangsung.
Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap bungkam terhadap tuntutan, maka demonstrasi akan terus berlanjut hingga akhir 2025 seperti dikutip Antara.
“Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak memberikan respons, Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Kami akan melakukan gelombang aksi nasional dari Agustus hingga Desember 2025 bersama berbagai aliansi pengemudi daring se-Indonesia,” pungkasnya. (aro)
