INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah 100 persen menyelesaikan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan juga pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Dengan program pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih ini, Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah dan membuat sejarah bahwa semua paradigma sistem berpikir, semua kekuatan yang dimiliki pusat, sekarang harus dialiri ke desa-desa,” ungkap Wamenkop, saat melakukan kegiatan monitoring percepatan pembentukan/pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lahat, Sumsel, Selasa (10/6).
Lebih dari itu lanjut Wamenkop Presiden Prabowo juga ingin keadilan sosial bisa terwujud di bumi Indonesia, sampai ke desa-desa. Kongkritnya, bagi Wamenkop, seluruh sumber daya yang dimiliki dari pusat yang ada di tangan Presiden RI sekarang diminta untuk disalurkan ke desa-desa. “Semua ini adalah amanat konstitusi kita. Presiden Prabowo Subianto selalu di dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Pasal 33 adalah ruh yang sesuai dengan karakteristik bangsa kita,” terang Wamenkop.
Menurut Wamenkop, pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu implementasi dari UUD 1945 Pasal 33. “Belum pernah dalam sejarahnya semua sumber daya yang dimiliki disalurkan ke desa-desa. Ini sekaligus untuk membesarkan koperasi di seluruh Indonesia,” ucap Wamenkop.
Wamenkop menambahkan, pada Juli mendatang, pembentukan Kopdes Merah Putih akan diumumkan Presiden RI, serta pada Oktober 2025 akan operasional. “Pada Juli hingga Oktober 2025, kita akan matangkan skema pembiayaannya, skema penyalurannya, hingga pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan SDM. Termasuk juga menyiapkan aset-aset yang akan dipergunakan koperasi desa,” papar Wamenkop.
Sehingga sebagai upaya tersebut, Wamenkop mendorong para gubernur, bupati, dan walikota, agar menggunakan aset-aset negara yang idle dalam kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih. “Bahkan, aset desa yang idle, yang kosong, atau belum termanfaatkan, bisa digunakan sebagai tempat untuk kegiatan dari Kopdes Merah Putih,” ucap Wamenkop.
Bagi Wamenkop, aset-aset milik pemerintah pusat juga bisa digunakan untuk kegiatan Kopdes Merah Putih. Jadi, tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membangun fisik. “Dananya lebih baik disalurkan menjadi bentuk fasilitas pinjaman, hingga pembiayaan digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan model kerja dari koperasi desa,” jelas Wamenkop.
Dengan begitu, kegiatan simpan pinjam dari Kopdes bisa mengatasi masalah rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya. “Kegiatan apotek desa juga karena bisa memberikan obat-obat yang harganya terjangkau,” imbuh Wamenkop.
Di samping itu, kata Wamenkop, Presiden Prabowo ingin keberadaan klinik-klinik desa yang ada di koperasi desa, bisa menunjang keberadaan Puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan. “Akan banyak masyarakat yang usia lanjut, balita, ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa tertangani unit klinik desa di dalam Kopdes Merah Putih,” tegas Wamenkop.
Selain itu, Wamenkop menyebut toko atau gerai yang menjual kebutuhan sehari-hari, nantinya akan membantu warung-warung UMKM yang ada di desa tersebut. “Gudang-gudang ini akan menjadi tempat untuk menyalurkan gas elpiji 3 kilogram, menyalurkan pupuk, menyalurkan juga alat pertanian, nelayan dan lainnya,” kata Wamenkop.
Sebagai upaya memperkuat itu, Wamenkop meyakini bahwa gerai-gerai Kopdes nanti akan dilengkapi lemari pendingin (Cold Storage) agar hasil produksi masyarakat desa seperyi Holtikultura, sayuran, hingga tanaman pangan dan lainnya, bisa disimpan dalam lemari pendingin. Sehingga, kualitas produk tetap terjaga dan harganya tidak jatuh.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkop berharap di Kabupaten Lahat terbentuk 3-4 koperasi desa percontohan dalam dua bulan ke depan. “Ada profesor dari IPB memiliki temuan untuk membuat database desa secara presisi dan akurat dan akan kita sinergikan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih dengan membangun database desa yang presisi,” papar Wamenkop.
Oleh karena itu, Wamenkop mendorong kopdes-kopdes untuk tampil dengan potensi daerahnya masing-masing. Ada yang peternakan, perkebunan, hingga pertambangan. “Sekarang sudah ada UU Minerba yang memungkinkan koperasi boleh mengajukan izin tambang dan mineral,” kata Wamenkop.
Bahkan, dalam waktu dekat, Kementerian ESDM sedang dijajaki Peraturan Menteri untuk memperbolehkan sumur-sumur minyak dan gas eks Pertamina yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan bisa diajukan izinnya untuk dikelola koperasi.
Sementara itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyatakan, bahwa Musdesus sudah 100% dilakukan di 360 desa dan 17 kelurahan se-Kabupatrn Lahat, serta sudah diupload dalam administrasi badan hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum. Jumlah yang sudah diproses notaris juga 100 persen. “Untuk koperasi percontohan, kami usulkan Kopdes Pagar Jati,” ungkap Bupati Lahat.
Menurut Bupati Lahat, Desa Pagar Jati merupakan salah satu desa lumbung padi di Lahat yang potensinya bisa dikembangkan lebih luas sampai 1300 hektar. “Nantinya akan bisa menghasilkan 48 ribu ton padi dengan perkuatan sistem irigasi di Lahat,” kata Bupati Lahat.
Terkait dana untuk Notaris, Bupati Lahat mengungkapkan, semua sudah disiapkan dari APBD sebesar Rp2 juta per koperasi, agar tidak memberatkan para Kepala Desa. “Dari 377 Kopdes/kel Merah Putih di Lahat, misalkan 40% saja yang berhasil, kita sudah menggerakan perekonomian yang sangat besar, apalagi bila bisa 100%,” ucap Bupati Lahat.
Bagi Bupati Lahat, koperasi harus dijadikan alat Gerakan Rakyat yang seluas-luasnya untuk memakmurkan desa, bukan sebatas alat ekonomi. “Tujuan besarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Bupati Lahat. (srv)
