INDOPOSCO.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk masyarakat di berbagai sektor, termasuk kesehatan.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di sektor pelayanan kesehatan dapat menghemat biaya operasional.
“Hari ini kita meninjau dan memastikan penyaluran jargas untuk dimanfaatkan di sektor layanan masyarakat di rumah sakit dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ucapnya saat mengunjungi Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).
Wahyudi menambahkan, dalam kurun waktu satu bulan, pemakaian jargas untuk pelayanan kesehatan di RS Panti Wilasa Citarum dapat menghemat biaya operasional yang signifikan.
“Pemanfaatan gas bumi untuk rumah sakit ini bisa mendorong dan memberikan efisiensi sebesar 36 persen dari konsumsi menggunakan LPG nonsubsidi,” sebutnya.
Jargas di rumah sakit dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur dalam membuat makanan bagi pasien dan laundry.
“Semoga pemanfaatan gas bumi di sektor kesehatan dapat berjalan terus dan dapat ditingkatkan ke depannya,” harapnya.
Selanjutnya, Wahyudi juga mengunjungi pelanggan jargas untuk sektor rumah tangga di Kompleks Perumahan Tlogosari, Kota Semarang.
Menurutnya, perkembangan jargas rumah tangga di kawasan Kota Semarang saat ini mencapai 14.099 sambungan rumah tangga (SR) dengan total konsumsi gas bumi sekitar 2,9 juta meter kubik per tahun.
“Dalam kesempatan ini, kita memastikan perkembangan jaringan gas mandiri yang dikelola oleh PT PGN Tbk di wilayah Kota Semarang, saat ini terhitung sebanyak 3.419 SR dan untuk jargas APBN kurang lebih 10.680 SR,” ungkapnya.
Pemanfaatan gas bumi di rumah tangga sebagai bahan bakar memasak memberikan kenyamanan bagi masyarakat, di samping harganya yang kompetitif.
“Semoga manfaat pembangunan jargas untuk sektor masyarakat, baik rumah tangga dan/atau pelanggan kecil, semakin berkembang dan dapat mendukung program pemerintah dalam kemandirian energi di sektor minyak dan gas bumi,” sebutnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Area Head PT PGN Tbk Semarang Sugianto Eko Cahyono.
Pemantauan SPBU
BPH Migas juga melakukan pemantauan terhadap pasokan dan distribusi BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Boyolali dan Kendal, Jawa Tengah, pada 4-5 Juni 2025.
Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menuturkan, monitoring dilakukan untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi berjalan lancar dan tidak ada kendala.
“Kami juga melakukan evaluasi terhadap ketaatan dari pihak manajemen atau pengelola SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi,” ucapnya.
Dari hasil pemantauan lapangan, Iwan mendapati pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan surat rekomendasi perlu dibenahi.
Perbaikan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM.
“Hal ini perlu dilakukan pengaturan dan penertiban lebih lanjut, sehingga ke depan kita bisa mengurangi atau meminimalisir indikasi penyalahgunaan BBM tersebut,” tegasnya.
Iwan mengharapkan badan usaha penugasan ikut mengawasi pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi hingga sampai ke masyarakat yang berhak.
“Tentunya, kami berharap rekan-rekan di Pertamina Patra Niaga juga bisa ikut membantu dalam kegiatan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi ini, supaya tidak ada lagi penyimpangan dan penyalahgunaan,” ujarnya.
Kegiatan pengawasan BBM di Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon VI Gas Semarang Raditya RS Djanegara. (bro)
