INDOPOSCO.ID – Konsumsi gas bumi hampir dipastikan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang diusung pemerintah.
Namun, di sisi lain ada kesenjangan cukup besar antara lokasi atau sumber pasokan dengan lokasi demand.
Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan opsi berbagai metode penyaluran atau supply, baik gas pipa maupun dengan beyond pipeline, misalnya seperti Liquefied Natural Gas (LNG).
Vice President Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Ufo Budiarius Anwar mengungkapkan, dalam beberapa tahun ke belakang serta ke depan temuan gas cukup besar.
Hanya saja, tantangannya adalah temuan tersebut berada di wilayah timur Indonesia, sementara demand terpusat di Indonesia bagian barat.
“Kita banyak temuan cadangan gas, tapi daerah timur Indonesia jadi bagaimana bawa cadangan gas menjadi produksi dan dikirim ke end user yang ada di Jawa dan Sumatera,” kata Ufo, dalam sesi diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Berdasarkan data SKK Migas pada 2024, rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) dengan persentase pemanfaatan gas bumi sektar 60 persen lebih, diperuntukan untuk kebutuhan domestik.
Untuk industri 26,24 persen, kemudian pupuk dan kelistrikan masing-masing 12,3 persen dan 12,51 persen. Sisanya ada untuk LNG domestik 12,39 persen, untuk lifting minyak 3,73 persen, untuk LPG 1,37 persen bahan bakar gas (BBG) dan jaringan gas sebesar 0,13 persen dan 0,22 persen.
Sementara untuk ekspor persentasenya hanya 24,17 persen untuk ekspor LNG serta ekspor gas pipa yang diekspor ke Singapura 6,95 persen.
“Gas itu lokomotif energi Indonesia sangat cocok dengan transisi energi. Masalahnya ya infrastruktur tadi. Gas paling banyak digunakan paling besar kelistrikan, pupuk. Ada city gas jargas itu adalah potensi kurangi LPG impor tadi,” jelas Ufo.
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE) Rachmat Hidajat mengakui, dengan adanya temuan gas di wilayah timur Indonesia membuat Pertamina sangat berharap kolaborasi dan keterlibatan pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasar konsumen gas.
“Harapan ke depan inventory kita banyak, tapi stranded field dan marjinal. Belum bisa optimasi semua, butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, infrastuktur dasar memang harus bisa disiapkan pemerintah.
Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas.
“Kita enggak mempunyai infrastruktur dengan pipa. Ada tambahan ongkos kalau bukan pipa (LNG),” ungkapnya.
Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah jadi kunci untuk bisa menguatkan sektor gas bumi Indonesia.
“Nanti dari ujung Aceh sampai Jawa Timur pipa tersambung Jawa dan Sumatera. Jadi kaya Arun akan menjadi receiving terminal storage baru alirkannya melalui pipa dan itu bisa murah,” ujar Sugeng.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, salah satu kunci untuk bisa meredam potensi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah adalah pemerintah harus terus menggenjot upaya integrasi maupun penyediaan infrastruktur gas.
Menurut Komaidi dari berbagai data sekitar 80 persen cadangan gas berada di Indonesia timur, sementara konsumen di bagian barat Indonesia.
“Kalau bangun pipa investor tanya berapa lama cadangan lewat. Kalau 5-10 tahun bangun pipa kemudian kalau balik modal 15 tahun, nggak akan dipilih,” terangnya.
“Kemudian opsi paling logis mengubah jadi LNG dengan skala kecil lebih mahal, sementara konsumen barat sudah terbiasa dengan harga gas murah ini yang perlu diluruskan,” sambungnya.
Salah satu tools yang bisa dimanfaatkan adalah keterlibatan badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki modal kuat untuk bisa mendorong pemanfaatan gas domestik. (rmn)
