INDOPOSCO.ID – Kompensasi Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kasus keracunan massal tidak menyelesaikan sumber kebocoran. Tawaran tersebut ibarat menambal ban bocor dengan plester.
Pernyataan tersebut diungkapkan Analis Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Sabtu (17/5/2025).
Menurut dia, tawaran tersebut juga tidak mengembalikan kepercayaan publik, tidak memperbaiki sistem distribusi makanan, dan tidak memastikan bahwa kejadian serupa tak akan terulang.
“Dalam logika kebijakan publik, kompensasi adalah langkah darurat, bukan solusi jangka panjang,” ungkapnya Achmad.
Ia menilai, pengakuan bantuan diberikan secara pribadi tanpa melalui mekanisme kelembagaan menunjukkan kerapuhan sistem negara dalam merespons krisis.
“Ini sangat ironis, pengakuan bahwa bantuan diberikan secara pribadi oleh pejabat negara tidak melalui mekanisme kelembagaan,” terangnya.
Ia mengatakan, negara seolah seperti sopir taksi yang hanya bisa mengandalkan dompet pribadinya saat mobil sewaannya mogok, padahal yang dia angkut adalah masa depan bangsa.
“Saya melihat ini sebagai gejala dari krisis tata kelola. Kita terlalu sering terjebak pada obsesi “program cepat” tanpa membangun ekosistem pendukungnya,” jelasnya.
“Dalam kasus MBG, pengadaan makanan, distribusi, kontrol kualitas, hingga pengawasan semua harus diikat dalam sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel,” imbuhnya.
Dikatakan dia, visi kebijakan publik seharusnya selalu memihak pada keselamatan warga, terutama kelompok paling rentan anak-anak, warga miskin, dan kelompok marginal lainnya. Bukan menjadi arena baru bagi praktik pengadaan yang tidak transparan, apalagi sarat kepentingan politik lokal.
“Makanan anak-anak bukan proyek politik. Ia adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin mutunya,” ujarnya.
“Jika pemerintah sungguh ingin memperbaiki keadaan, maka langkah pertama bukan menyusun skema kompensasi, melainkan membangun ulang kepercayaan,” imbuhnya.
Sebelumnya, peristiwa keracunan massal program MBG terus berulang. Salah satunya terjadi di Bogor dan Cianjur. Pemerintah, melalui BGN merespons kasus tersebut dengan rencana kompensasi. (nas)
