INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Inggard Joshua mengkritisi pengadaan rutin perahu karet oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap tahun yang dinilai tidak efisien dalam konteks pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jakarta Tahun 2026 bersama eksekutif, Kamis (15/5/2025).
“Saya mempertanyakan pengadaan perahu karet yang dilakukan setiap tahun, padahal stok di BPBD sudah menumpuk. Publik perlu mengetahui apakah ini belanja berbasis kebutuhan nyata atau sekadar rutinitas anggaran,” kata Inggard, di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Legislator dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai pola penganggaran Peerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih jauh dari prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Inggard juga menyinggung potensi belanja simbolik, yakni anggaran yang terkesan strategis namun minim dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pemprov terkesan hanya sibuk membeli alat tanpa mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan perahu karet yang menumpuk telah didistribusikan ke seluruh kelurahan. Ia juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap penganggaran perahu karet ke depan.
“Kami sudah distribusikan beberapa perahu karet itu dan akan evaluasi kembali,” terangnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diolah pada 7 Mei 2025 Pemprov Jakarta tercatat memiliki realisasi belanja tertinggi dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni sebesar 18 persen. (fer)
