INDOPOSCO.ID – Rusia menegaskan tidak dapat menerima kehadiran “pasukan penjaga perdamaian” dari negara-negara Eropa di wilayah Ukraina, demikian disampaikan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.
“Tidak, kami tidak bisa,” ujar Peskov kepada ABC News saat ditanya apakah Rusia bersedia menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina.
Menurut Peskov, Ukraina justru berupaya menghindari proses perundingan damai, sementara Rusia telah menegaskan kesiapannya untuk melakukan dialog.
Peskov juga menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki “pengaruh besar terhadap Ukraina” dan Moskow berharap Trump dapat mendorong Kiev untuk lebih terbuka terhadap perundingan.
Pada 13 Maret lalu, media melaporkan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sedang berupaya membujuk 37 negara untuk membentuk koalisi bernama Koalisi Sukarela (Coalition of the Willing), yang bertujuan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina serta memberikan jaminan keamanan kepada Kiev.
Dalam pertemuan puncak Koalisi tersebut di Paris pada 27 Maret, Macron menyatakan bahwa sejumlah negara berencana mengirim “pasukan penangkal” ke Ukraina.
Macron menegaskan bahwa inisiatif Prancis-Inggris tersebut tidak akan menggantikan tentara Ukraina maupun berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian.
Tujuan utama kehadiran mereka adalah untuk menahan laju Rusia dan akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang telah disepakati bersama pihak Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Maret lalu menegaskan bahwa kehadiran pasukan dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di wilayah Ukraina, dalam bentuk dan misi apa pun — termasuk sebagai penjaga perdamaian –merupakan ancaman langsung terhadap Rusia.
Moskow, kata Lavrov, tidak akan menerimanya dalam kondisi apa pun.
Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) pada tahun lalu juga mengungkapkan bahwa Barat diduga tengah merencanakan pengiriman kontingen penjaga perdamaian berjumlah sekitar 100.000 personel ke Ukraina guna memulihkan kemampuan tempur negara tersebut seperti dilansir Sputnik-OANA melalui Antara.
SVR menyebut skenario tersebut sebagai bentuk pendudukan de facto atas Ukraina. (aro)
