INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia. Dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Kamis (2/5/2205), Prabowo menyebut bahwa pembangunan pendidikan nasional harus dimulai dari fasilitas dasar yang layak.
“Bagaimana bisa suatu sekolah toiletnya hanya satu? Padahal, kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta para pelajar.
Presiden mengungkapkan bahwa anggaran perbaikan sekolah yang tersedia saat ini mencapai hampir Rp17 triliun, namun hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11.000 sekolah. Padahal, total sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 330.000 satuan pendidikan.
“Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tetap tidak cukup. Sekarang hampir Rp17 triliun, tapi itu mungkin baru cukup untuk memperbaiki 11.000 sekolah dari total 330.000 sekolah di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki anggaran pendidikan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain. Anggaran pendidikan disebut mencapai 22 persen APBN.
“Dibanding negara lain, negara kita menempatkan pendidikan teratas dalam APBN. Pendidikan yang paling utama, kalau tidak salah APBN sekarang tertinggi di atas 22 persen,” tuturnya.
Prabowo mengatakan salah satu alokasi anggaran pendidikan yaitu untuk perbaikan sekolah-sekolah negeri. Ia mengaku tak habis pikir dengan keadaan saat ini di mana masih ada sekolah yang hanya punya satu toilet.
Ia pun menekankan pentingnya manajemen anggaran yang sehat dan efektif agar dana yang besar tersebut benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
“Kalau kita melaksanakan manajemen yang baik, manajemen yang memakai akal sehat, bahwa setiap dana dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir kita bisa memperbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Itu sasaran kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengingatkan agar tidak ada lagi kebocoran anggaran dalam birokrasi, serta mengimbau tanggung jawab pemda mulai dari bupati hingga gubernur untuk memastikan pengawasan dan realisasi anggaran berjalan maksimal.
“Saya terus-menerus menghimbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat: berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat dan birokrat diangkat, dibiayai, dan digaji oleh negara. Maka anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal,” pungkasnya. (dil)
