• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Sebut Sebagai Praktik Perbudakan Modern, Komisi XIII Minta Kementerian HAM Tuntaskan Kasus Kekerasan Eks Pemain Sirkus

Redaksi Editor Redaksi
Jumat, 25 April 2025 - 10:17
in Nasional
RDPU

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia yang mengaku mengalami kekerasan selama menjadi karyawan di Grdung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025). (Istimewa)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS, Mohamad Sohibul Iman, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik perbudakan modern yang dialami oleh eks karyawan Oriental Circus Indonesia dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta para korban dan kuasa hukum.

“Kisah ini sungguh di luar nalar. Kita seperti sedang kembali ke zaman batu, di mana segmentasi sosial begitu kejam. Ini bukan pelanggaran HAM biasa, ini sudah seperti perbudakan,” tegas Sohibul dalam keterangan persnya, Jumat (25/4/2025).

BacaJuga:

DPR RI Soroti Risiko Bias Kebijakan Label Gizi di Pangan Siap Saji, jika Pengawasan Lemah

26 Ruang Kelas Darurat Hadirkan Kegiatan Belajar Siswa Terdampak Bencana di Sumbar

Wah, Jumlah Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api Meningkat

Sohibul menilai kasus ini merupakan kegagalan serius negara dalam melindungi warganya dari eksploitasi berkepanjangan.

Ia mengecam dihentikannya proses hukum melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di tengah masih berlanjutnya pengaduan hingga 2024.

“Bagaimana mungkin kasus yang begitu nyata, yang bahkan telah mendapat perhatian sejak 1997, justru dihentikan proses hukumnya? Ini adalah tamparan bagi keadilan,” ujar Sohibul dengan nada prihatin.

Ia pun mendesak agar Kementerian HAM ditetapkan sebagai ‘leading sector’ dalam pelaksanaan penyelesaian kasus, sekaligus mengoordinasikan langkah konkret lintas kementerian dan lembaga.

“Saya usul, tetapkan Kementerian HAM sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan seluruh rekomendasi. Komisi XIII sebagai mitra siap mengawal ini,” katanya.

Lebih lanjut, Shobul mengusulkan pembentukan tim pencari fakta independen untuk menggali kebenaran secara objektif dari berbagai versi yang berkembang. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan lapangan terhadap program rehabilitasi, terutama pendidikan bagi para korban.

“Saya tidak ingin ini hanya jadi laporan di atas kertas. Harus ada tim yang benar-benar memantau di lapangan. Kalau tidak, kita hanya bermain dalam ilusi data,” tandasnya.

“Dan saya minta atas masja ini, seluruh pihak, termasuk pemerintah, tidak lagi hanya berhenti pada wacana. Karena ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan negara,” pungkasnya menambahkan. (dil)

Tags: kasus kekerasanOriental Circus IndonesiaPelanggaran HAMPraktik Perbudakan Modern

Berita Terkait.

miinuman
Nasional

DPR RI Soroti Risiko Bias Kebijakan Label Gizi di Pangan Siap Saji, jika Pengawasan Lemah

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55
abdul
Nasional

26 Ruang Kelas Darurat Hadirkan Kegiatan Belajar Siswa Terdampak Bencana di Sumbar

Sabtu, 18 April 2026 - 15:15
wisatawan
Nasional

Wah, Jumlah Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api Meningkat

Sabtu, 18 April 2026 - 14:34
ai
Nasional

Hadapi Dinamika, Praja IPDN Dituntut Kuasai Kompetensi Digital

Sabtu, 18 April 2026 - 13:13
menpar
Nasional

Percepat Pengembangan Danau Toba, Menpar Tekankan Sinkronisasi Master Plan

Sabtu, 18 April 2026 - 10:10
Diskusi
Nasional

KPK Pasca-Revisi: Antara Kekuasaan dan Kehilangan Gigi

Jumat, 17 April 2026 - 21:34

BERITA POPULER

  • Pegawai-Kementan

    ASN Kementan Sulap Lahan Marginal Perumahan Jadi Sumber Pangan Keluarga

    2527 shares
    Share 1011 Tweet 632
  • Gelar Halalbihalal, Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah Satukan 1.108 Anak Cicit

    907 shares
    Share 363 Tweet 227
  • Persis vs Semen Padang: Duel Membara di Zona Bawah

    797 shares
    Share 319 Tweet 199
  • Bea Cukai Bangun Sinergi Pengawasan Lintas Instansi di Makassar dan Banda Aceh

    848 shares
    Share 339 Tweet 212
  • Hadiri Acara Halalbihalal Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah, Begini Pesan HNW 

    765 shares
    Share 306 Tweet 191
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.