INDOPOSCO.ID – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Mujiyono, menilai lambannya percepatan pembangunan disebabkan oleh masih banyaknya posisi strategis di OPD yang belum definitif dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Praktik berkepanjangan penempatan Plt ini menimbulkan kesan Pemprov Jakarta kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas,” kata Mujiyono, dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Menurutnya, terdapat anomali di mana pejabat eselon II didemosi, namun posisinya justru diisi oleh pejabat eselon III sebagai Plt.
“Hal ini berdampak pada psikologis ASN dan memicu kecurigaan adanya praktik “like and dislike” dalam penempatan jabatan,” ujar Mujiyono.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mendesak gubernur dan wakil gubernur segera menuntaskan janji pelantikan pejabat definitif, mengingat kondisi ini telah berlangsung tiga tahun.
“Salah satu contoh jabatan Plt yang diperpanjang hingga enam kali adalah Plt Kepala Dinas SDA (Sumber daya Air), Ika Agustin Ningrum, yang masih berpangkat eselon III,” kata Mujiyono.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jakarta, Inggard Joshua, menyoroti masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemrintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang merangkap jabatan atau menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt), yang berdampak pada kinerja birokrasi yang tidak efektif dan efisien.
“Padahal, Pasal 5 Pergub Nomor 18 Tahun 2024 telah mengatur masa jabatan Plt maksimal tiga bulan,” tukasnya. (fer)
