INDOPOSCO.ID – PT Perusahaan Listrik Negara Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding dari PT PLN (Persero), menegaskan komitmennya menjadi pelopor pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar PLN untuk mendukung target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada tahun 2060.
Hal ini disampaikan Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto pada ajang Global Hydrogen Ecosystem 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (16/4/2025).
Menurut Rakhmad, sektor ketenagalistrikan saat ini menyumbang sekitar 310 juta ton CO₂ per tahun. Tanpa intervensi, angka tersebut diproyeksikan melonjak hingga 1.057 juta ton CO₂ pada tahun 2060.
“PLN tidak bisa terus menjalankan skenario business-as-usual. Oleh karena itu, melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED), PLN memproyeksikan kapasitas cofiring hidrogen dapat mencapai 41 GW pada 2060 untuk mencapai NZE,” ujarnya.
Pengembangan green hydrogen dan ammonia menjadi salah satu inisiatif penting PLN untuk melengkapi pengembangan renewables energy, smart grid, dan CCS untuk mendukung keberhasilan dekarbonisasi.
PLN telah merealisasikan beberapa proyek penting termasuk pendirian Green Hydrogen Plant (GHP) di 21 lokasi di pada Oktober – November 2023, pendirian Green Hydrogen dari Geothermal dan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen (HRS) di Senayan pada Februari 2024, Hydrogen Cofiring untuk PLTG Pesanggaran di Desember 2024, Hydrogen Fuel Cell di Gili Ketapang dan Ammonia cofiring untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan di Februari 2025.
“Selanjutnya, PLN akan melanjutkan uji coba hydrogen cofiring untuk PLTGU Tambak Lorok dan Priok. Sementara pengembangan hydrogen fuel cell sebagai pelengkap renewable untuk micro grid akan dikembangkan di Medang Island, Rengat, Suge dan Waingapu. Hydrogen Fuel Cell ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan diesel di daerah yang terpisah dari jaringan. Langkah berikutnya adalah studi untuk pengembangan pabrik hydrogen di Jambi dan Green Ammonia di Dawuan,” jelas Rakhmad.
Menurutnya, penggunaan hidrogen dan amonia rendah karbon di PLN akan diarahkan utamanya untuk sektor ketenagalistrikan. Namun dengan adanya excess produksi akan dijajaki untuk transportasi, industri dan komoditas.
Di sektor ketenagalistrikan, PLN akan menyuplai hidrogen dan amonia untuk cofiring di pembangkit fosil serta mendukung sistem listrik off-grid melalui solusi penyimpanan energi berbasis hidrogen.
“Green hydrogen bukan hanya soal transisi energi, tapi juga kemandirian energi, daya saing dan peluang ekspor Indonesia di pasar energi global,” tuturnya.
Pengembangan Green Hydrogen memiliki tantangan tersendiri, masalah utamanya adalah harga renewable energy yang masih relatif mahal dibanding sumber daya energi lainnya. Untuk mendorong pengembangan green hydrogen dan ammonia dibutuhkan dukungan pemerintah, seperti foscal incentive dan carbon tax, pengembangan teknologi, kapasitas infrastruktur dan pendanaan murah.
“PLN EPI terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, mulai dari investor, penyedia teknologi, lembaga keuangan hingga regulator, untuk menjawab tantangan ini. Sinergi multipihak menjadi kunci agar Indonesia bisa menjadi episentrum produksi dan ekspor hidrogen hijau di Asia,” ungkap Rakhmad.
“Kami percaya dengan sinergi, inovasi dan keberlanjutan, Indonesia tak hanya mampu memenuhi kebutuhan energinya, tetapi juga memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi global,” pungkasnya. (srv)
