INDOPOSCO.ID – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan, aman, dan sesuai prinsip syariah, menyusul pemberitaan terkait capaian investasi tahun 2024.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan laporan keuangan yang dipublikasikan justru menunjukkan komitmen BPKH dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Kami sampaikan laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan publik. Seluruh dana haji sudah diinvestasikan secara hati-hati dan sesuai regulasi. Alhamdulillah, nilai manfaat yang kami capai bahkanmelebihi target,” ungkap Fadlul, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi 2024 (unaudited), nilai manfaat dari investasi dan penempatan dana haji tercapai 101,02 persen dari target. Dari target Rp11,515 triliun, realisasi mencapai Rp11,633 triliun melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan gabungan hasil pengelolaan investasi sebesar Rp9,29 triliun dan penempatan di bank Rp2,34 triliun.
Hal ini penting mengingat sebagian dana harus selalu disimpan dalam bentuk penempatan bank yang likuid untuk menjaga likuiditas minimum sebesar dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (UU). Oleh karena itu, tidak seluruh dana dikelola dalam instrumen investasi.
Fadlul menambahkan strategi investasi BPKH tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga memperhatikan likuiditas dan keamanan dana.
“Dana jemaah harus siap kapan saja dibutuhkan. Karena itu kami tetap simpan sebagian di depositodan instrumen jangka pendek yang aman, minimaldua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, sekitar Rp40,7 triliun,” jelasnya.
BPKH juga menjelaskan porsi penempatan dana di bank syariah terus ditekan agar dana bisa lebih berkembang lewat investasi lain yang tetapsesuai syariah. Pada tahun 2024, proporsinya hanya 23,75 persen, turun dari 24,97 persen pada 2023.
Selain itu, terdapat efisiensi anggaran operasional yang sisa anggarannya akan kembali ke Kas Haji danmenjadi dana kelolaan yang produktif.
“Kami ini mengelola dana umat, tentu prinsip syariah dan kehati-hatian jadi prioritas utama. Di atas semua,kami jaga amanah jemaah agar bisa berangkat hajidengan tenang,” kata Fadlul.
Saat ini, laporan keuangan BPKH sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sekadar diketahui, BPKH telah 6 tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. (rmn)
