INDOPOSCO.ID – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait soal rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.
“Apa pun perintah dari Presiden kepada Kemenhan atau TNI, kami siap mengeksekusi,” kata Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Dalam rencana evakuasi warga Gaza, dirinya menuturkan bahwa perlu adanya pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri, sehingga kementerian yang akan memimpin wacana itu merupakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Dengan demikian, kata dia, nantinya Kemenlu akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lantaran keputusan evakuasi warga Gaza tidak diputuskan oleh Indonesia secara sepihak.
“Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah,” tuturnya.
Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (9/4), sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.
“Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden.
Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan “lampu hijau” dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Prabowo. (bro)
