INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Jerry Sambuaga menyambung positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tak ingin ada pembatasan kuota impor, terutama dalam menghadapi kebijakan tarif Trump.
Menurutnya, hal itu akan membuka jalan bagi setiap pengusaha untuk melakukan impor, sehingga kesempatan dan peluang bisa diperoleh secara merata dan terbuka bagi setiap pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang baru memulai usaha.
“Ketika terdapat banyak kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan impor, maka akan meningkatkan semangat perdagangan yang kompetitif, harga produk yang lebih terjangkau, dan tentunya produktivitas pelaku usaha dalam melakukan aktivitas perdagangan. Ini tentunya akan memberikan banyak alternatif produk untuk para konsumen. Sehingga dalam jangka waktu yang panjang akan membentuk ekosistem perdagangan yang lebih stabil, terbuka, transparan, efisien, dan produktif,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (11/4/2025).
Wakil Menteri Perdagangan era 2019-2024 ini menegaskan, yang penting untuk ditekankan adalah kesempatan dan keterbukaan bagi setiap pelaku usaha untuk berusaha, bukan kepada barang atau produknya.
“Sudah tentu terkait dengan komoditas, ada beberapa komoditas strategis dan bahan pokok penting yang menjadi prioritas untuk pengembangan ekspor. Karena memang ada beberapa produk yang bisa diproduksi dan potensial untuk menjadi produk eskpor, bukan impor, berhubung banyak permintaan terhadap produk tersebut di luar negeri,” ujarnya.
Perlu diketahui, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sempat menentukan kebijakan tarif untuk Indonesia sebesar 32 persen. Namun, belakangan Trump menunda pemberlakuan tarif impor untuk 56 negara selama 90 hari ke depan, salah satunya Indonesia.
Jerry menekankan, kebijakan tarif yang dikenakan Trump tentu akan memberikan dampak, namun tidak akan seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Sebab, kinerja perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir mengalami suplus dari sisi Indonesia.
“Perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya dengan Amerika Serikat, melainkan juga dengan banyak negara-negara lain di semua benua. Di mana secara umum produk Indonesia cukup mendominasi dengan surplus neraca perdagangan yang dicetak total sebanyak 31,04 miliar usd di bulan Desember 2024 lalu. Di mana di bulan tersebut Indonesia juga mencapai surplus neraca perdagangan selama 56 bulan secara berturut-turut,” urainya.
Tercatat hingga saat ini, tambah Jerry, Indonesia sudah menyelesaikan kurang lebih 37 perjanjian dagang di seluruh dunia yang meliputi lima benua. Di mana salah satunya adalah kerja sama perdagangan regional di ASEAN melalui Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).
“Banyak sektor kerja sama perdagangan telah meningkat, salah satunya di ekonomi digital Indonesia yang mencapai 82 miliar USD sekitar 40% Ekonomi Digital ASEAN di tahun 2024,” jelasnya.
Selain itu, kata Jerry, salah satu pilar dasar perdagangan Indonesia juga banyak terkonsentrasi di sektor UMKM, karena memberikan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan juga sekitar 97 persen terhadap ketenagakerjaan Indonesia.
“Dari sisi ekspor, sektor UMKM tidak menjadi masalah karena memang belum banyak produk UMKM yang dikirim ke luar negeri, tidak mencapai 5% secara total keseluruhan. Oleh karena itu, kenaikan tarif yang dikenakan oleh Trump juga tidak memiliki banyak pengaruh kepda sektor UMKM,” katanya.
Sehingga dari sudut pandang perdagangan, Jerry yakin dan percaya secara umum Indonesia tetap akan bisa menghadapi kenaikan tarif yang dilakukan oleh Trump, dan di saat yang sama bisa mendapatkan peluang lebih banyak dalam kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Asia yang sudah terjalin selama ini. “Serta sekaligus membuka eksplorasi kerja sama perdagangan di pasar non tradisional, salah satunya di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” demikian Jerry.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan kuota impor komoditas atau bahan baku tidak boleh diskriminatif dan hanya menguntungkan segelintir perusahaan-perusahaan besar.
“Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” ujarnya dalam sarasehan ekonomi bersama presiden RI, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Prabowo menginstruksikan jajaran di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang menghambat neraca perdagangan. Hal ini merespons aspirasi dari para pengusaha yang tergabung di Apindo yang ingin menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) menyusul tarif resiprokal AS yang ditetapkan Presiden Donald Trump. (dil)
