INDOPOSCO.ID – Sejumlah individu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Serang Untuk Demokrasi (Amunisi), meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bisa dilaksanakan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia, tanpa adanya intervensi dari kepala desa.
“Kami dari aktivis, politisi, pengusaha, merasa prihatin semoga tidak terjadi lagi di PSU, sehingga masyarakat bisa benar-benar mencoblos sesuai hati nuraninya masing-masing,” ujar Rencon Elias, Sekretaris Amunisi, di Cafe Kopi Jalu, Kota Serang, Banten, Jumat, (11/4/2025).
PSU Pilkada Kabupaten Serang, Banten yang menelan biasa nyaris Rp50 miliar, dilakukan pada Sabtu, 19 April 2025, sesuai keputusan MK No 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Amunisi mengaku akan mengerahkan relawannya di 11 kecamatan Kabupaten Serang yang mereka anggap rawan. Pemantauan dilakukan mulai dari TPS hingga pleno ditingkat kecamatan.
“Sumber dan relawan kita terbatas, jadi kita taruh di titik rawan, seperti Cikande, Ciruas, Kramatwatu. Kurang lebih ada 11 kecamatan, kita sampling aja, terutama Dapil 2, Dapil Kramatwatu,” terangnya.
Mereka juga berencana akan bersurat ke Mabes Polri untuk melakukan audiensi dengan Div Propam, agar personel kepolisian bertindak lebih profesional dalam bertugas menjalankan pengamanan PSU.
Kemudian, Amunisi juga menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Serang terkait PSU, sehingga angka partisipasi diperkirakan menurun drastis dibanding 27 November 2024 lalu.
“Sosialisasi dari KPUD juga sangat minim, jangan partisipasi nya juga sangat rendah kan. Ada temuan di lapangan, bahwa flyer yang dibuat KPU itu sudah tercoblos di salah satu paslon, sudah kita laporkan juga ke Bawaslu,” jelasnya. (yas)
