INDOPOSCO.ID – Malpraktik proses pengadilan dan penjatuhan hukuman perkara penyalahgunaan narkotika mengakibatkan penyalahguna dihukum pidana. Dan terjadinya over kapasitas di lapas serta riwayat kriminal buruk bagi penyalahguna.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat dan penggiat penyalahgunaan narkotika Anang Iskandar dalam akun instagramnya, Minggu (23/3/2025).
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengatakan, UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan sumber hukumnya yaitu UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya, menyatakan bahwa hukuman bagi penyalahguna adalah rehabilitasi.
“Rehabilitasi adalah hukuman alternatif (pengganti hukuman pidana) dalam perundang undangan narkotika Indonesia,” katanya.
Menurut dia, hakim diberi kewenangan memutus hukuman rehabilitasi, bila terbukti bersalah dan menetapkan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah.
Selama proses pengadilan, masih ujar dia, hakim diwajibkan untuk memperhatikan status penyalahguna atas bantuan ahli, bila penyalahguna berpredikat sebagai pecandu maka hakim wajib memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.
“Bila penyalahguna berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkotika hakim menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi (pasal 103),” ungkapnya.
“Kalau faktanya, penyalah guna narkotika dalam proses pengadilan didakwa sebagai pengedar dan dijatuhi hukuman penjara mengakibatkan lapas over kapasitas dan riwayat kriminal buruk. Apakah itu bukan malpraktik putusan pengadilan?” imbuhnya.
Malpraktik putusan tersebut, dikatakan dia, suatu kesalahan proses pengadilan dan penjatuhan hukuman yang tidak berdasarkan perundang-undangan narkotika, tetapi berdasarkan perundang undangan pidana.
“Malpraktik putusan pengadilan terjadi sejak Indonesia berundang-undang narkotika berdasarkan UU no 22 tahun 1997 kemudian diganti dengan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, Malpraktek pengadilan menyebabkan over kapasitas lapas dan riwayat kriminal buruk,” tegasnya. (nas)
