INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, penanganan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang hingga berujung dugaan pengoplosan Pertalite yang dijual dengan harga Pertamax telah berjalan sesuai prosedur. Meski ia tidak mendetail menjelaskannya.
“Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” kata Prabowo di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Pemerintah berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karenanya sejumlah oknum pegawai yang terlibat bakal ditindak tegas.
“Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ucap Prabowo.
Kejaksaan Agung mengatakan, kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.
“Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar terpisah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
Kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi
Adapun tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya inisial RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. YF selaku pejabat di PT Pertamina International Shipping.
Selain itu, inisial MKAN selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (dan)
