INDOPOSCO.ID – Penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama dua bulan ke depan merupakan kebijakan yang perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Kamis (6/2/2025)
Kendati langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani, tantangan utama yang harus dihadapi adalah ketidaksesuaian data antara instansi pemerintah yang menangani sektor pertanian dan perdagangan pangan.
“Perbedaan data produksi dan konsumsi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog sering kali menyebabkan kebingungan dalam menentukan kebijakan harga dan ketersediaan beras di pasar,” terangnya.
Menurut dia perbedaan data antara instansi pemerintah ini menjadi permasalahan yang serius, karena dapat berdampak langsung pada penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP).
“Saat ini, HPP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, namun jika data mengenai produksi dan konsumsi beras tidak sinkron, penyesuaian harga yang dilakukan di pasar bisa menjadi tidak akurat,” ujarnya.
Akibatnya, lanjut dia, harga eceran di tingkat retail bisa berfluktuasi dengan tajam. Sehingga menciptakan ketidakstabilan yang dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Jika harga beras melonjak karena kebijakan ini, maka masyarakat miskin akan menjadi pihak yang paling terdampak,” ucapnya.
Ia menyebut, kenaikan harga beras yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli mereka dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga yang sudah rentan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk gabah mereka, menurut dia, pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas. (nas)
