INDOPOSCO.ID – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Biro Dikmental untuk memastikan dana hibah zakat, infaq, dan sedekah tersalurkan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Khoirudin menegaskan, bantuan ini harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan masih banyaknya warga yang membutuhkan perhatian, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat harus diperkuat demi keadilan sosial.
“Kita menegaskan bahwa penggunaan hibah harus amanah, transparan, dan sesuai regulasi, dengan laporan yang jelas dan akuntabel,” kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Diharapkan hibah tersalurkan ke lembaga yang tepat, digunakan secara benar, dan dipertanggungjawabkan dengan transparan,” imbuhnya.
Senada dikataka, Ketua Komisi E DPRD DKI, Muhammad Thamrin, menegaskan bahwa silaturahmi ini memperkuat sinergi masyarakat, Pemprov, dan DPRD dalam penyaluran hibah.
Menurutnya, penerima hibah juga diwajibkan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengelola dan mendistribusikan zakat serta infak secara efektif.
“Selama ini hanya menerima, kini saatnya mengelola sendiri. Dari umat, oleh umat, untuk umat, agar manfaatnya dirasakan secara luas,” ucap Thamrin.
Sebagai informsi, Plt Kepala Biro Dikmental DKI, Aceng Zaeni, menargetkan penyaluran hibah Rp400 miliar pada 2025 melalui BAZNAS DKI, dengan 60 persen dari Pemprov dan 40 persen dari masyarakat.
“BAZNAS diwajibkan melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada Pemprov dan DPRD DKI,” kata dia.
Ketua BAZNAS BAZIS DKI, Ahmad H. Abu Bakar, menjelaskan bahwa anggaran ini ditetapkan berdasarkan capaian sebelumnya dan difokuskan pada lima pilar: ketakwaan, kecerdasan, kesehatan, penghijauan, serta ekonomi dan pemberdayaan.
“Peningkatan anggaran ini akan dioptimalkan untuk memperkuat pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana bagi masyarakat DKI Jakarta,” pungkasnya. (fer)
