INDOPOSCO.ID – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti ketidakpastian yang menyelimuti kasus pagar laut di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya, ada tiga hal yang ia soroti tentang fenomena kasus pagar laut.
“Ketiga hal tersebut yaitu belum adanya tersangka dalam kasus pagar laut, sertifikat HGB di atas laut yang dijaminkan untuk utang di bank, dan nasib pejabat-pejabat tingkat rendah yang terlibat dalam kasus ini,” kata Hensa mengawali keterangannya yang diterima INDOPOSCO, Jumat (31/1/2025).
Terkait belum ada tersangka di kasus pagar laut, Hensa melihat, hingga saat ini pihak berwajib belum mengungkap siapa saja dalang di balik kasus pagar laut ini.
Menurutnya, pengungkapan tersangka itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Ia pun melihat kekhawatiran masyarakat terkait transparansi dari penanganan kasus ini.
“Rakyat itu sekarang bertanya-tanya, mengapa sampai saat ini belum ada tersangkanya di kasus pagar laut? Dibongkar sudah mulai, tapi tersangkanya kenapa belum ada?” ujar Hensa.
Hensa pun melihat, pihak berwenang seharusnya sudah tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Sehingga, kata Hensa, mereka pun diharapkan bisa mengungkap siapa saja tersangka dalam polemik pagar laut ini.
“Sudah jelas HGB milik siapa dan buktinya pun sudah ada, semoga penegak hukum pun tak ikut tersandera dengan kepentingan-kepentingan lain,” ujarnya.
Hal kedua, yaitu terkait HGB yang bisa dijaminkan ke bank, ucap Hensa telah timbulkan pertanyaan.
Hensa pun mempertanyakan fakta bahwa sertifikat HGB pagar laut di kawasan Sidoarjo sempat dijadikan jaminan untuk utang ke bank.
Ia melihat, mekanisme jaminan tersebut tidak jelas sehingga hal tersebut menimbulkan polemik tersendiri.
“Kenapa bisa HGB di atas laut itu dijaminkan sebagai utang ke bank? Masyarakat pun lagi-lagi dibuat kebingungan atas ini,” ujarnya.
Pihak bank, menurut Hensa, juga harus mengungkap fakta mengapa sertifikat HGB di atas laut itu bisa menjadi jaminan untuk utang.
Termasuk, kata Hensa, pengungkapan siapa saja pihak yang menekan bank untuk meloloskan jaminan tersebut.
“Apakah banknya kurang pengetahuan atau ada tekanan? Ini harus diungkap segera karena yang saya tahu, prosedur bank untuk meloloskan pinjaman saja ketat,” ungkapnya.
Hal ketiga yang disoroti, kata Hensa adalah terkait Nlnasib pejabat kecil yang diduga terlibat.
Hensa pun menyoroti banyaknya aktor-aktor kecil atau pejabat dengan jabatan rendah yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut dan HGB ini.
Ia pun mempertanyakan nasib para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini di mata hukum kedepannya.
“Hati-hati aktor-aktor kecil atau pejabat-pejabat kecil yang diduga terlibat di kasus ini, mereka harus dipastikan dulu apakah terdapat perbedaan atau sama saja di mata hukum?” tanya Hensa.
Menurutnya, jangan sampai pihak berwenang menyelesaikan kasus ini secara politik, dalam arti mengejar aktor-aktor kecil tersebut untuk dijadikan tersangka demi melindungi dalang sebenarnya.
“Bila kemudian penyelesaiannya politik, maka makin rendah jabatan anda, makin berpeluang anda kena. Maka jangan diselesaikan secara politik, diselesaikan secara hukum,” tegasnya.
Hensa menekankan bahwa masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini.
Untuk itu, ia pun melihat pihak berwenang harus segera mengungkapkan aktor dibalik kasus pagar laut ini secara hukum yang adil dan transparan.
“Jangan sampai proses pengusutan kasus ini terhenti. Ini akan menciptakan citra negatif bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
“Untuk menciptakan citra positif penegakan hukum di Indonesia, hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil, bukan dengan politik,” tutup Hensa. (dil)
