INDOPOSCO.ID – Ekonom asal Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Maddatuang membantah rilisan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai buruk 100 hari kinerja Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Dalam riset yang telah dipublikasikan oleh Celios tersebut datanya diperoleh dengan dilakukan tanya jawab kepada responden yang merupakan para jurnalis. Hasilnya, menempatkan Budi Arie berada di bawah Menteri HAM dengan penilaian menteri dengan kinerja buruk.
Namun hasil riset itu ditampik oleh ekonom Dr. Bahtiar yang juga aktif mengawasi perkembangan koperasi di Indonesia. Kata ekonom tersebut, seharusnya Menteri Koperasi Budi Arie diapresiasi karena memiliki kinerja bagus dalam 100 hari kerjanya.
“Khusus Pak Menteri Koperasi menurut pengamatan dan penilitian kami harusnya menjadi menteri yang berkinerja,” kata Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar 2014-2024 itu.
Sebagai seorang ekonom, Dr. Bahtiar menilai bahwa Budi Arie memiliki gagasan yang brilian soal arah dan pemberdayaan koperasi Indonesia ke depan.
“Pak Menteri Koperasi punya gagasan-gagasan brilian, khususnya dalam hal peningkatan SDM (sumber daya manusia) melalui sarjana penggerak koperasi, talenta dan digitalisasi koperasi, dan supporting swasembada pangan, LPDB dapat tambahan 10 triliun dari Presiden melalui APBN. Ini bukti komitmen tinggi Menteri Koperasi saat ini dalam mendorong pemberdayaan koperasi melalui dana bergulir dan saat ini program-program yang terukur tersebut sementara progress implementasi”, kata Rektor Politeknik Nusantara Makassar itu.
Lebih lanjut, Dr. Bahtiar bilang bahwa Menteri Budi Arie memiliki komitmen tinggi mengembalikan marwah koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia seperti cita-cita pendiri bangsa.
“Bahkan komitmen Menteri Koperasi akan mengembalikan marwah gerakan koperasi menjadi soko guru ekonomi bangsa,” ucap Dr Bahtiar.
Center of Economic and Law Studies (Celios) sendiri adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
Metodologi Penilaian Kinerja 100 hari Kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survei berbasis expert judgement. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik, dan cetak.
Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keberagaman panelis memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai perspektif.
Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk melaporkan secara objektif, terperinci, dan kritis tentang kebijakan pemerintah serta implementasinya. Jurnalis juga memiliki pengalaman dalam mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. (srv)
