INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mendukung keputusan pemerintah yang berencana menghapus sebagian utang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global.
“Kebijakan penghapusan utang UMKM ini adalah langkah berani dan tepat. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia,” ujar Erna Sari Dewi dalam keterangan, Selasa (14/1/2025).
“Dengan memberikan keringanan kepada pelaku usaha kecil, kita tidak hanya membantu mereka untuk bertahan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat,” lanjutnya.
Namun, ia mengingatkan, bahwa kebijakan tersebut memiliki tantangan besar dalam pelaksanaannya. “Kalau kita lihat lebih dalam, syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perpres ini cukup kompleks,” ungkapnya.
“Tidak sesederhana judul besar kebijakannya. Maka diperlukan sosialisasi yang matang agar pelaku UMKM benar-benar memahami mekanisme penghapusan utang ini,” imbuhnya.
Erna menambahkan, jika sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, kebijakan ini bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan UMKM, karena ekspektasi mereka tidak sesuai dengan realitas di lapangan. “Jangan sampai pelaku UMKM merasa kecewa setelah melihat detailnya,” terangnya.
“Selain itu, ada potensi kebijakan ini menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk tidak membayar kewajiban mereka kepada bank,” imbuhnya.
Erna juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi sekadar jargon karena minimnya pemahaman publik terkait rinciannya. Pemerintah harus memastikan bahwa sosialisasi pelaksanaan kebijakan ini benar-benar efektif.
“Jika kita lihat aturannya, syarat ketentuannya sangat kompleks. Perlu tahapan sosialisasi yang jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Selain transparansi dan akuntabilitas, masih ujar Erna, pemerintah harus memberikan pendampingan kepada UMKM yang telah mendapatkan penghapusan utang. Program pelatihan, akses permodalan yang mudah, dan digitalisasi usaha harus menjadi prioritas untuk memastikan UMKM bisa lebih kompetitif.
“Saya optimistis dengan kombinasi penghapusan utang dan dukungan pengembangan usaha UMKM Indonesia akan semakin kuat dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya. (nas)
