INDOPOSCO.ID – Azis (39), seorang buruh harian lepas, kini merasakan perbedaan besar dalam kehidupannya sehari-hari. Warga Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diinisiasi untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik mandiri.
Azis tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah sederhana yang berlantai dan berdinding kayu. Selama lima tahun terakhir, keluarganya harus bergantung pada sambungan listrik dari rumah mertuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan kendala, terutama ketika daya listrik tidak mencukupi.
“Dulu listriknya sering jeglek, tapi sekarang sudah enggak,” ujar Azis dengan senyum lega. Sambungan listrik gratis ini memberikan kemandirian dan kenyamanan bagi keluarganya, membuat mereka tidak lagi khawatir akan pemadaman mendadak.
Cerita serupa datang dari Asriadi (35), seorang petani di kelurahan yang sama. Sebelum mendapatkan bantuan, ia harus berbagi listrik dengan sepupunya, yang berdampak pada tingginya biaya listrik bulanan.
“Dulu bisa 60 ribu per bulan karena dipakai sama-sama, sekarang 25 ribu bisa buat sebulan,” pungkas Asriadi.
Dengan sambungan listrik mandiri, ia kini bisa lebih hemat dan leluasa dalam menggunakan listrik untuk keperluan keluarga.
Program sambung listrik gratis ini tidak hanya memberikan akses energi bagi keluarga Azis dan Asriadi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kemandirian dalam akses listrik memungkinkan kedua keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan produktif. Bagi mereka, masa depan kini terlihat lebih terang.
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.
“Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).
DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.
“Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.
Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.
“Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” Jisman menegaskan.
Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat. (ibs)
