INDOPOSCO.ID – Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindaklanjuti informasi masyarakat adanya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural melalui Bandara Soetta, Tangerang dan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Kemnaker, Fahrurozi dalam keterangan, Minggu (15/12/2024).
Menurutnya, tim Kemnaker bergerak bersama dengan Tim Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk segera menindaklanjuti informasi tersebut.
Ia menjelaskan, tim telah melakukan pengamatan sejak pukul 04.25 WIB sebelum berhasil mencegah mereka untuk berangkat. Tim juga telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Cirebon dan tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Kertajati.
“Tim gabungan sempat melakukan wawancara, memeriksa dokumen, dan meminta keterangan terhadap 16 orang perempuan tersebut dan disimpulkan bahwa mereka akan bekerja sebagai ART di wilayah Timur Tengah yakni Dammam, Qatar, Riyadh, Jeddah. Selanjutnya tim dan 16 terduga calon pekerja migran nonprosedural menuju Polda Jabar untuk membuat Laporan Polisi (LP),” katanya.
Fahrurozi menambahkan, ke-16 orang korban penempatan nonprosedural tersebut akan ditempatkan sementara di shelter BP3MI Jawa Barat untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keterangan oleh tim pengawas ketenagakerjaan sebelum dipulangkan ke daerah asal.
“Kemnaker sangat menyayangkan dan prihatin atas praktik-praktik penempatan pekerja migran, khususnya ke Timur Tengah, secara nonprosedural masih terus berlanjut,” ungkapnya.
“Ini harus dicegah dan diberantas ke akar-akarnya karena merugikan semua pihak, baik calon pekerja migran itu sendiri maupun keluarganya, bahkan merugikan reputasi negara,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menindak siapapun yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja yang bersifat nonprosedural. Karena sangat berpotensi besar melanggar hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi besar terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Maka penting untuk tindak tegas dan hukum berat siapapun yang terlibat dalam proses penempatan pekerja migran secara nonprosedural,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binariksa), Yuli Adiratna menjelaskan, bahwa Sidak pertama dilakukan pada Kamis (12/12/2024) kemarin, di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Setelah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, tim gabungan melakukan pencegahan keberangkatan 5 calon pekerja migran asal Trenggalek, Cirebon, Madiun, Nagekeo, dan Karawang.
“Saat ini kelima calon pekerja migran korban penempatan nonprosedural di tempatkan di RPTC Bambu Apus untuk proses penanganan selanjutnya,” katanya.
“Kasusnya akan dilaporkan ke Kepolisian agar mendapatkan penanganan hukum terhadap pelaku yang memberangkatkan secara nonprosedural,” lanjut Yuli.
Sidak kedua, lanjut dia, dilakukan di Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Sabtu (14/12/2024). Melalui sidak kedua ini, tim gabungan berhasil mencegah 16 perempuan yang akan bekerja ke Timur Tengah (Timteng) sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi dan Qatar melalui Singapura menggunakan pesawat Scoot.
Sebelumnya, tim gabungan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di 2 lokasi terkait aduan adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Melalui 2 sidak tersebut, tim gabungan berhasil menggagalkan total 21 orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran nonprosedural ke Timur Tengah. (nas)
