INDOPOSCO.ID – Seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2024, bisnis properti di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tren bisnis properti di tahun 2024 terus membaik, seiring dengan membaiknya iklim investasi dan politik tanah air.
Pascapemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung aman dan lancar, prospek sektor properti tahun depan semakin menjanjikan. Hal itu didukung pula oleh hadirnya program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euforia positif para pemangku kepentingan akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan makin membaik. Apalagi setelah Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk 800 ribu unit rumah tahun depan.
Itulah benang merah diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Hari Ganie, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi, Vice President Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nur Rido, Ketua Umum Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) Nicolas Kesuma, Direktur Operasional RMC and Precast PT Motive Mulia Akhmad Syamsuddin, dan pengamat properti, M. Gali Ade Nofrans dari Stellar Property.
Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Ganie mengatakan, salah satu titik berat pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit. Angka tersebut, menurutnya, berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa.
Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” jelas Harie.
Namun, lanjutnya, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)) merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” lanjutnya
Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimistis program 3 juta rumah bisa tercapai.
“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Junaidi berharap kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.
“Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyebutkan, salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.
“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.
Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.
“Kami optimistis. Insya Allah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” jelasnya.
Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih, Akhmad Syamsuddin menyatakan, Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau.
Mengingat makin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat.
Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional
“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Syamsuddin.
Sistem modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat. (rmn)
