INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan pembekalan kepada Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang resmi dibentuk pada Senin (4/11/2024).
Lewat Rapat Koordinasi Pimpasa 146 personel Pimpasa dibekali materi penting terkait isu sosial dan kriminalitas yang menimpa PMI. Narasumber berasal dari BP2MI, Bareskrim Polri, dan Bhabinkamtibmas.
“Agar tugas Pimpasa optimal, Imigrasi fokus fasilitasi pengembangan kapasitas SDM. Langkah awal sinergi dengan BP2MI dan Polri. Pemahaman konteks sosial desa binaan menjadi dasar sebelum edukasi keimigrasian dimulai,” kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan dikutip INDOPOS.CO.ID pada Rabu (6/11/2024).
Sementara itu, AKP Roy Suganda Putra dari Bareskrim Polri menyoroti penanganan TPPO yang diatur UU No. 21/2007 dan Perpres No. 49/2023, termasuk eksploitasi lewat perekrutan, pengangkutan, hingga perdagangan organ.
“Tantangan utama rendahnya kesadaran masyarakat, akun palsu untuk perekrutan online, dan perbedaan persepsi hukum antarnegara. Polri mengatasi TPPO dengan sosialisasi dan patroli di wilayah rawan,” ujarnya.
Selain itu, Brigjen Pol. Dayan Blegur dari BP2MI menjelaskan perlindungan PMI berbasis UU No. 18/2017. Tantangan PMI meliputi stigma negatif, penempatan ilegal, dan lilitan utang.
“BP2MI menanggapi dengan komunitas relawan dan dukungan wirausaha untuk PMI beserta keluarganya,” kata dia.
Ditbintibmas Mabes Polri Brigjen Pol. Rudy Syafirudin menekankan peran penting Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban bersama perangkat desa, membangun komunitas berdaya, serta mencegah gangguan keamanan
“Pendekatan kunjungan warga, deteksi dini, dan penyelesaian masalah secara proaktif,” kata dia.
Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam konsolidasi desa binaan Imigrasi.
“Pimpasa berperan sebagai sistem peringatan dini yang mengedukasi masyarakat soal pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia serta mengumpulkan informasi terkait isu keimigrasian,” pungkasnya. (fer)
