INDOPOSCO.ID – Pemerintah mempercepat pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dengan target seluruh fasilitas pemerintahan dapat beroperasi pada 2028. Kepastian anggaran pada 2027 menjadi salah satu faktor penting untuk mengejar target tersebut, terutama bagi pembangunan di Papua Pegunungan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Pembahasan juga mencakup kebutuhan anggaran dan keberlanjutan pembangunan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) di empat provinsi baru tersebut dapat beroperasi sesuai target.
Ribka mengapresiasi komitmen Kementerian PU dalam mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah DOB Papua. Menurutnya, ketersediaan fasilitas pemerintahan menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua,” ujar Ribka.
Dia memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan KPP Papua Pegunungan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan, sehingga percepatan pembangunan di Papua Pegunungan perlu menjadi perhatian bersama.
Selain itu, Ribka mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 segera mendapatkan kepastian. Hal tersebut terutama menyangkut pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.
“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memastikan kebutuhan anggaran pembangunan tersebut.
Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) periode 2027–2028.
Skema kontrak tahun jamak tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan sehingga fasilitas pemerintahan bisa diselesaikan sesuai tahapan yang direncanakan.
Percepatan pembangunan empat kawasan pusat pemerintahan DOB Papua menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan di empat provinsi baru tersebut diharapkan semakin optimal, terutama dalam menjangkau dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat terkait.(adv)






















