INDOPOSCO.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, MPd, melakukan kunjungan kerja pertama ke Kampung KB Pasar Keong, Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (30/10/2024). Ini menjadi tonggak awal upaya konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mengatasi stunting melalui sinergi lintas sektor.
“Guna mencapai Generasi Emas 2045, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap anak lahir sehat dan bebas dari stunting,” ujar Menteri Wihaji.
Didampingi Wakil Menteri, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, kunjungan ini dirancang untuk menilai secara langsung efektivitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di tingkat daerah.
Di bawah pimpinan Menteri Wihaji, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menargetkan bahwa penurunan stunting akan dicapai dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, regulasi juga dioptimalkan untuk memberikan keleluasaan bagi program-program stunting. Sehingga setiap pihak bisa berkontribusi dalam mempercepat penurunan stunting.
Menurut Menteri Wihaji, generasi emas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai secara instan, tetapi harus dimulai dari hulu, dari perencanaan pernikahan, masa kehamilan, hingga masa awal pertumbuhan anak.
“Kita harus menyiapkan generasi masa depan sejak dini. Stunting bukan hanya masalah angka, tapi lebih pada pencegahan sejak sebelum anak dilahirkan. Kita harus mulai dari perencanaan pernikahan, memastikan calon ibu sehat, dan memberikan asupan gizi yang cukup,” ujarnya.
Menteri Wihaji juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, kementerian lain, hingga sektor swasta yang turut berperan dalam memberikan bantuan serta edukasi kepada masyarakat.
Upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting merupakan bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan Presiden. Stunting sendiri memiliki berbagai penyebab, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga pola makan dan kesehatan ibu saat hamil.
Maka, dibutuhkan penanganan yang komprehensif, mulai dari perbaikan sanitasi, pengadaan air bersih, hingga perbaikan kualitas makanan.
Menteri Wihaji menuturkan, target penurunan stunting telah diubah dan disesuaikan menjadi 18 persen. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025.
Dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 disebutkan, fokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi tahun 2025 akan diprioritaskan di 15 provinsi. Adapun target yang disasar sebanyak 3,6 juta anak atau sekitar 74,6 persen dari jumlah balita stunting nasional. (ney)
