INDOPOSCO.ID – Pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara yang tergabung dalam orma Forum Betawi Rempug (FBR) melaporkan manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol ke Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.
Koordinator PKL Ancol dari FBR, Fajar, menegaskan penolakan terhadap kebijakan penataan yang memberikan gerobak gratis, namun PT. Pembangunan Jaya Ancol menerapkan aturan 1 gerobak untuk 2 pedagang yang dianggap merugikan para PKL.
“Hari ini, kami melaporkan PT. Pembangunan Jaya Ancol ke Fraksi NasDem, menuntut audiensi demi mengembalikan hak-hak kami yang terabaikan,” kata kepada INDOPOS.CO.ID di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).
Menurutnya, PKL yang tergabung dalam FBR menolak keras draft program penataan PT. Pembangunan Jaya Ancol yang dianggap sepihak dan merugikan mereka.
“Kami menuntut pencabutan kebijakan 1 gerobak untuk 2 pedagang beserta beberapa poin lainnya yang merugikan,” ujarnya.
“Kami sangat siap jika diaudiensikan dengan manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol,” imbuhnya.
Fajar menambah bahwa FBR akan terus memperjuangkan nasib PKL di Ancol, terutama yang tergabung dalam organisasi tersebut. Selain itu para PKL juga merupakan adalah warga yang tinggal di wilayah sekitaran Ancol.
“Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka telah beroperasi di kawasan itu dalam waktu yang lama,” pungkasnya. (fer)
