• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Serikat Pekerja Nilai Wajar Kenaikan Upah Minimum 2025 Capai 8-10 Persen

Redaksi Editor Redaksi
Senin, 14 Oktober 2024 - 16:11
in Nasional
Ilustrasi upah. (Dok. Indopos.co.id)

Ilustrasi upah. (Dok. Indopos.co.id)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Mengacu pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 seluruh Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November setiap tahunnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar kepada indopos.co.id, Senin (14/10/2024).

BacaJuga:

Revisi UU Zakat Masuk Prolegnas 2026, BAZNAS Usulkan 7 Isu Strategis

Bedah Buku di Jakarta, Menko Polkam Tekankan Negara Harus Sejahterakan Rakyat

Geledah 5 Lokasi Dugaan Makar, Bareskrim Dalami Keterkaitan 2 Perwira

Sebelumnya, Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UMP/K 2025 di kisaran 8 hingga 10 persen. Dan tuntutan tersebut terkait erat dengan kondisi ekonomi saat ini yang memang tidak baik-baik saja.

Salah satunya, lanjut dia, terjadinya deflasi yang terjadi secara beruntun di lima bulan terakhir ini. Penyebab utama deflasi, menurut dia, adalah penurunan permintaan agregat.

“Ketika konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran mereka, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, atau ketidakpastian ekonomi,” terangnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, mengacu pada Pasal 26 PP no. 51 Tahun 2023, kenaikan UMP/K menggunakan rumus : Inflasi Propinsi + (Pertumbuhan Ekonomi Propinsi x Indeks). Secara year on year (yoy) atau Oktober 2023 – September 2024 tingkat inflasi sebesar 1,84 persen dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 0,74 persen.

“Bila tingkat inflasi Provinsi berkisar rata-rata 1,84 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi sekitar 5 persen, maka kenaikan UMP/K 2025 tertinggi sebesar 3,34 persen (= 1,84 persen + (5 persen x 0,3)), dan terendah yaitu 2,34 persen (= 1,84 persen + (5 persen x 0,1)),” terangnya.

Menurut dia, dalam hal nilai UMP/K tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten kota, nilai penyesuaian UMP/K dipastikan akan lebih rendah lagi. Karena perhitungannya tidak melibatkan nilai inflasi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Propinsi x indeks.

Terkait daya beli masyarakat menurun, dikatakan dia, terjadinya deflasi selama 5 bulan secara berturut-turut menjadi penguat argumentasi terjadinya penurunan daya beli tersebut. Dan tentang penurunan daya beli pekerja, sebenarnya dengan ketentuan Pasal 26 PP No. 36 Tahun 2021 yang sudah diubah di Pasal 26 PP No. 51 Tahun 2023, daya beli buruh memang sudah mengalami penurunan.

“Bila kenaikan UMP/K 2025 dengan rumus yang diatur di Pasal 26 PP No. 51 Tahun 2023, maka daya beli buruh akan terus menurun,” katanya.

Untuk mengembalikan daya beli masyarakat, masih ujar dia, khususnya untuk daya beli pekerja, seharusnya Pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap kenaikan UMP/K 2025. “Permintaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) agar kenaikan UMP/K di kisaran 8 hingga 10 persen cukup wajar,” ucapnya.

“Oleh karenanya penting adanya kebijakan khusus dalam penetapan kenaikan UM 2025 oleh Gubernur (mayoritas akan dilakukan oleh PJ Gubernur) dengan menetapkan indeks sebesar 1 (satu) sehingga kenaikan UM 2025 bisa di atas 7 persen,” imbuhnya.

Demikian juga, menurut dia, tidak digunakan rumus kenaikan UM bagi wilayah dengan nilai UMP/K tahun berjalan yang melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten kota.

Tentunya, lanjut dia, kebijakan tersebut harus didukung dari sisi pembiayaan konsumsi, yaitu sebaiknya kenaikan PPN 1 persen di 2025 ditunda pelaksanaannya. Termasuk tidak berlakunya kebijakan baru seperti kenaikan biaya transportasi KRL.

“Dengan kenaikan UM yang cukup baik maka kualitas daya beli pekerja akan pulih, akan meningkatkan permintaan dan menyebabkan pergerakan barang dan jasa semakin meningkat,” ujarnya.

“Dan ini akan mendukung margin keuntungan dunia usaha, serta akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional,” imbuhnya. (nas)

Tags: opsiOrganisasi Pekerja Seluruh IndonesiaSerikat PekerjaUMPUpah Minimum Provinsi

Berita Terkait.

baznas
Nasional

Revisi UU Zakat Masuk Prolegnas 2026, BAZNAS Usulkan 7 Isu Strategis

Sabtu, 21 November 2026 - 14:14
dudung
Nasional

Bedah Buku di Jakarta, Menko Polkam Tekankan Negara Harus Sejahterakan Rakyat

Sabtu, 21 November 2026 - 13:45
ondro
Nasional

Geledah 5 Lokasi Dugaan Makar, Bareskrim Dalami Keterkaitan 2 Perwira

Sabtu, 21 November 2026 - 11:33
badak
Nasional

Pakar IPB Ingatkan Translokasi Badak Jawa Tak Boleh Gegabah, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 - 10:10
mahfud
Nasional

Mahfud MD Bongkar Persoalan Hukum di Balik Jadwal Pemilihan Wapres 9 Desember

Jumat, 20 November 2026 - 21:21
menkop
Nasional

Menkop Dorong Koperasi Kuasai Rantai Pasok Beras dari Pascapanen hingga Penggilingan

Jumat, 20 November 2026 - 16:56

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10498 shares
    Share 4199 Tweet 2625
  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    830 shares
    Share 332 Tweet 208
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    692 shares
    Share 277 Tweet 173
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    686 shares
    Share 274 Tweet 172
  • Prabu SMAN 3 “Teladan” Jakarta Borong Penghargaan, Terbaik Susun Proker dan Battle of Prabu

    685 shares
    Share 274 Tweet 171

OLAHRAGA

forki
Olahraga

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Editor Juni Armanto
Jumat, 20 November 2026 - 17:27

INDOPOSCO.ID - Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) menyiapkan perluasan program Guardian Girls Karate Indonesia (GKI) hingga menjangkau...

SelengkapnyaDetails
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.