• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Kurangi Emisi Karbon, DPR Dorong Lahirnya UU

Sumber Ginting Editor Sumber Ginting
Senin, 14 Oktober 2024 - 19:51
in Nasional
Ilustrasi emisi karbon. (foto: ist)

Ilustrasi emisi karbon. (foto: ist)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Emisi karbon saat ini masih dalam fase mengkhawatirkan, namun upaya pemerintah dalam mendukung pencegahan polusi itu dinilai belum serius mengingat regulasi terkait perdagangan karbon masih bersifat parsial.

Oleh karenanya, menurut Anggota DPR RI Darori Wonodipuro, sebagai upaya mitigasi dalam perubahan iklim di Indonesia, maka perlu penguatan regulasi yang lebih efektif, yaitu melalui undang-undang.

BacaJuga:

Kunjungan Mendadak Gibran di PCNU Karanganyar, Bahas Haji hingga Geopolitik Global

Bea Cukai – Polres Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 13 Kg Sabu di Pelabuhan Roro Air Putih

Aturan Baru Resmi Berlaku 1 April 2026, Begini Mekanisme Pengelolaan Barang di Kawasan Pabean

“Pengaturan tentang perdagangan karbon sudah ada, namun sifatnya masih parsial. Kami di DPR RI berkomitmen mendorong lahirnya undang-undang yang lebih menyeluruh dan komprehensif,” ungkap Darori dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Dijelaskannya, DPR RI saat ini tengah menyiapkan Undang-Undang Baru untuk Perkuat Sistem Perdagangan Karbon di Indonesia. Undang-undang ini nantinya diharapkan tidak hanya mendukung komitmen internasional Indonesia terkait mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menciptakan sistem perdagangan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Melalui regulasi terpadu, DPR RI berharap perdagangan karbon dapat menjadi salah satu alat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan,” ujar Politisi Gerindra ini.

Ditambahkan Darori, selain perdagangan karbon, yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian DPR RI adalah Isu lingkungan lainnya, seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Menurutnya, penanganan isu lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

“Perdagangan karbon sendiri merupakan mekanisme di mana perusahaan atau negara yang berhasil menurunkan emisi karbon bisa menjual “kredit karbon” kepada entitas lain yang membutuhkan. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta insentif bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam mengurangi emisi,” paparnya.

Diketahui, emisi karbon menjadi salah satu penyebab utama peningkatan suhu di permukaan Bumi.

Pembahasan tentang pemanasan global dan perubahan iklim, selalu berkaitan dengan emisi karbon dan bahan bakar fosil. (dil)

Tags: Darori WonodipuroDPR RIemisi karbon

Berita Terkait.

Wapres
Nasional

Kunjungan Mendadak Gibran di PCNU Karanganyar, Bahas Haji hingga Geopolitik Global

Jumat, 27 Maret 2026 - 14:29
Narkotika
Nasional

Bea Cukai – Polres Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 13 Kg Sabu di Pelabuhan Roro Air Putih

Jumat, 27 Maret 2026 - 14:19
Kontainer
Nasional

Aturan Baru Resmi Berlaku 1 April 2026, Begini Mekanisme Pengelolaan Barang di Kawasan Pabean

Jumat, 27 Maret 2026 - 13:28
DPR Kecam Larangan Salat di Al-Aqsa: Langgar Hukum Internasional
Nasional

WFA Tak Ganggu Layanan Pernikahan, KUA Tetap Buka usai Lebaran

Jumat, 27 Maret 2026 - 03:37
DPR Kecam Larangan Salat di Al-Aqsa: Langgar Hukum Internasional
Nasional

DPR Kecam Larangan Salat di Al-Aqsa: Langgar Hukum Internasional

Jumat, 27 Maret 2026 - 00:31
1.251 Dapur MBG Disanksi, DPR: Sertifikasi Jangan Jadi Formalitas
Nasional

1.251 Dapur MBG Disanksi, DPR: Sertifikasi Jangan Jadi Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 - 23:59

BERITA POPULER

  • Kekuatan Kolaborasi Tumbuhkan Penghimpunan Ramadan 1447 H Dompet Dhuafa Lampaui 15%

    Jelang FIFA Series, Jay Idzes Bocorkan Atmosfer Baru Timnas Indonesia

    1215 shares
    Share 486 Tweet 304
  • Lebaran 2026, Kakorlantas: Lalu Lintas Terkendali Meski Mobilitas Tinggi

    978 shares
    Share 391 Tweet 245
  • Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito Minta Daerah Aman Bantu Daerah Rusak Parah

    919 shares
    Share 368 Tweet 230
  • Kasus Andrie Yunus, Amnesty Singgung Warisan Jokowi dan Ancaman Otoritarianisme

    868 shares
    Share 347 Tweet 217
  • 5 HP Gaming Terbaik 2026 untuk Mabar dan Push Rank, Performa Gahar Tanpa Lag

    733 shares
    Share 293 Tweet 183
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.