INDOPOSCO.ID – Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif menyukseskan Pilkada 2024. Karena, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, tapi juga tanggungjawab semua komponen masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya, pada acara Diskusi Publik bertajuk “Peran OKP dalam Menyukseskan Pilkada DKI Jakarta 2024”, yang digelar KPU Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), di Aula Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).
Ia mengatakan, setiap masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) punya kontribusi terhadap masa depan Jakarta lima tahun ke depan.
“Makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, berarti gelaran Pilkada bisa dibilang sukses. Saya tantang PB SEMMI undang tiga paslon pasangan Pilkada Jakarta,” ungkap Dody.
Dia juga mencermati imbauan Gerakan Coblos Semua yang marak di media sosial. Ia mengatakan, memilih dalam Pilkada merupakan hak setiap warga Negara, boleh digunakan boleh tidak.
“Namun makin rendah partisipasi publik berdampak munculnya anggapan pasangan calon terpilih kurang memiliki legitimasi,” kata Dody.
“Oleh sebab itu ia mengimbau agar masyarakat Jakarta bisa menggunakan hak politiknya secara bijak,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, akademisi dan praktisi hukum Sulistyowati mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada Jakarta 2024 hilang.
“Publik menilai pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik di Pilkada Jakarta tidak mencerminkan aspirasi mereka. Implikasinya, muncul gerakan untuk golput ataupun mencoblos semua pasangan calon,” kata dia.
Selain itu, dosen yang juga dikenal sebagai aktivis ini meminta PB SEMMI melakukan pengawasan Pilkada Jakarta 2024.
Hal yang sama diungkapkan pakar hukum tata negara Refly Harun. Dia menyebut pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 ini sejatinya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini terungkap dari narasi-narasi yang kerap dilontarkan oleh warga Jakarta di media sosial.
Selain itu Refly menilai tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 menjadi tolok ukur sukses tidaknya penyelenggara Pilkada. Jika partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 tinggi, maka Pilkada 2024 bisa disebut sukses, begitu juga sebaliknya.
“Tugas terpenting KPU adalah membuat masyarakat Jakarta mau hadir ke TPS untuk berpartisipasi dalam hajatan pilkada Jakarta 2024,” ujarnya.
“Soal di TPS masyarakat menggunakan haknya atau tidak itu soal lain. Tapi setidaknya KPU berhasil mengimbau masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam Pilkada 2024,” imbuhnya.
Namun Refly mengingatkan masyarakat jangan terima uangnya dan jangan coblos pasangan calon yang tebar politik uang.
Sementara itu, saat diminta menyampaikan pernyataan akhir, Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengajak mahasiswa dan pemuda Jakarta menggunakan hak pilihnya.
“Saya mengajak pada saatnya nanti kita gunakan gak pilih kita dengan mendatangi TPS dan berikan suara kita. Jangan golput,” ucapnya.(nas)
