INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap mendukung pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai pembangunan infrastruktur termasuk hunian vertikal dan rumah khusus untuk pemerintah provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah sehingga pemerintahan bisa segera berlangsung dengan baik.
“Kami siap melaksanakan pembangunan infastruktur Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) ASN Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Mohammad Zainal Fatah di wakili Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Edy Juharsyah pada acara “Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua” di Gedung Utama Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (30/8/2024)
Menurut Zainal Fatah, keputusan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan perumahan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik, otonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah papua.
Bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, diputuskan untuk membentuk provinsi baru yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran kebutuhan DOB Papua sebesar Rp 5.910,89 M, dengan rincian untuk Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 580,83 M untuk peningkatan kapasitas intake pipa transimis SPAM Regional, pembangunan air baku, serta pengendalian banjir dan pengaman Pantai, Bidang Jalan dan Jembatan Rp 621,77 M untuk pembangunan prasarana jaringan jalan, Bidang Cipta Karya Rp 4.253,82 M untuk pembangunan kantor Gubernur, DPRD, MRP, pembangunan TPST, Optimalisasi TPA, pembangunan drainase, dan SPAM Regional dan Bidang Perumahan 454,47 M, untuk pembangunan rumah susun dan sarana prasarana, utilitas umum di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, serta pembangunan rumah khusus di Provinsi Papua Selatan.
“Pembangunan hunian ini secara tidak langsung mendukung majunya Papua, karena rumah susun dan rumah khusus ini adalah bangunan gedung fungsi hunian yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ASN yang bertugas di DOB Papua. Diharapkan pembangunan hunian ini secara bertahap dapat selesai dan di operasikan pada bulan Juli 2025,” katanya.
Zainal menjelaskan, pada hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2024, Kementerian PUPR melaksanakan agenda penting yakni Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, dimana ini merupakan momentum yang bermakna sebagai garis start rekan-rekan semua dalam melaksanakan tanggung jawab menyediakan hunian yang layak bagi para ASN yang akan bekerja memajukan Papua.
Beberapa bentuk dukungan Kementerian PUPR Pembangunan Infrastruktur Perumahan pada Provinsi Papua Selatan antara lain Rusun untuk ASN sebanyak dua tower setinggi tiga lantai dengan unit hunian total sebanyak 88 unit tipe 36 dan 50 unit rumah khusus tipe 70. Sedangkan di Provinsi Papua Tengah nantinya akan dibangun dua tower Rusun setinggi tiga lantai dengan 88 unit hunian tipe 36.
Pada kesempatan itu, Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dilaksanakan secara langsung oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Provinsi Papua, Second Michal Sopranita Maria Elisabeth Worabai, S.T. dengan perwakilan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Djasa Uber Sakti Tbk disaksikan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR serta PJ Gubernur.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, sesaui dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pihaknya siap membangun infrastruktur perumahan bagi masyarakat dan ASN di DOB Papua.
“Pembangunan dari Papua akan tetap dilakukan agar pemerintahan DOB segera berlangsung. Kami juga berharap pemerintah provinsi menunjuk tim teknis untuk melakukan pendampingan terhadap proses Pembangunan di lapangan sehingga proses serah terima asset nantinya juga bisa dilaksanakan serta Ketika selesai bisa di Kelola dan dimanfaatkan dengan baik,” harapnya.
Dalam pembangunan di Papua, rekan-rekan penyedia akan dihadapkan pada kondisi yang jauh berbeda dari yang ada di Jakarta, ataupun di Pulau Jawa. Kondisi cuaca, jalan yang ekstrim, keamanan, sumber daya air, listrik dan material yang terbatas. Sehingga penyedia jasa perlu merencanakan dan berstrategi yang baik agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian target penyelesaian pekerjaan. Kegiatan Pembangunan infrastruktur perumahan ini dapat bermanfaat dan menjadi sarana untuk mewujudkan Papua yang lebih maju.
“Satu hal yang penting bahwa DOB Papua bukan hanya sekedar ibu kota provinsi baru, tetapi juga menjadi wujud percepatan pembangunan di Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua. Kementerian PUPR adalah tim yang menjadi ujung tombak pembangunan sejarah memajukan Papua. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para penyedia jasa yang telah terpilih menjadi pemenang paket fisik pembangunan rumah susun dan rumah khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang secara langsung akan terlibat dalam membangun negeri, mewujudkan kemajuan pembangunan ibu kota provinsi baru di Papua,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan ini PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Direktur Utama PT. Nindya Karya (Persero), Direktur Utama PT. Djasa Uber Sakti Tbk, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua I, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Provinsi Papua. (srv)
