INDOPOSCO.ID – Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru sangat berguna memecah kebuntuan Pilkada yang makin jauh dari semangat demokrasi. Karenanya, KPU diminta merevisi peraturan tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.
Ada dua putusan yang dimaksud, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di pilkada, serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah.
“Segera merevisi PKPU tentang persaratan pencalonan paslon dalam pilkada dengan memasukan poin-poin putusan MK, khususnya yang terkait dengan sarat pencalonan paslon oleh parpol atau gabungan parpol dan penghitungan batas usia minimal paslon dalam pilkada,” kata Ray melalui gawai, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Memurutnya, tidak ada alasan yang kuat untuk tidak segera memasukan poin putusan MK tersebutnke dalam PKPU. Sebab, belum masuk tahapan pembukaan pencalonan.
Sebagaimana diketahui, pendaftaran paslon baru akan dimulai tanggal 27 Agustus 2024. Artinya masih tersedia enam hari dalam hitungan kalender atau empat hari dalam hitungan hari kerja.
“Waktu ini, lebih dari cukup untuk memasukan poin putusan MK dimaksud,” jelas Ray.
Sebagaimana pernah dipraktikan KPU dalam merevisi aturan tentang hitungan minimal batas usia paslon dengan cepat disebabkan putusan MA, maka revisi PKPU atas putusan MK dapat dilakukan dengan cepat.
“Kelambanan, apalagi sampai diabaikan, memasukan poin putusan MK ke dalam PKPU akan dapat berimplikasi kepada pelanggaran etik,” ujar Ray.
Maka tidak menutup kemungkinan akan adanya kelompok masyarakat yang melaporkan anggota KPU ke DKPP. KPU perlu mencegah agar tidak berulang keluar masuk sidang etik DKPP untuk perkara yang sebenarnya dapat dicegah.
“Sehingga wibawa dan kepercayaan publik terhadap KPU tetap terjaga pasca-tragedi demi tragedi yang menimpa KPU sebelumnya,” imbuh Ray.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakakan, pihaknya bakal menelaah hasil putusan MK. Meski kedudukan putusan MK segera berlaku tanpa mengubah undang-undang.
“Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Afifuddin terpisah di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). (dan)
