INDOPOSCO.ID – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan bahwa pimpinan Polri harus mencari penyebab tiga oknum polisi lalu lintas melakukan pungutan liar (pungli).
Menurutnya, berdasarkan catatan IPW, polisi lalu lintas itu harus menyediakan bensin sendiri untuk mengisi kendaraan dinasnya, baik mobil dinas maupun kendaraan lainnya harus diisi dengan uang sendiri.
“Tidak ada anggaran dari Polri untuk mengisi bensinnya,” katanya kepada indopos.co.id, pada Selasa (9/7/2024).
Ia menjelaskan, situasi ini terjadi karena motif-motif tertentu. Pertama, gaji polisi yang kecil menyebabkan mereka merasa lelah bekerja di jalan.
“Pertanyaannya adalah, apakah ini sepenuhnya kesalahan polisi? Tentu tidak. Kita tidak bisa hanya menyalahkan petugas lalu lintas,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat juga memiliki peran. Jika semua masyarakat tertib berlalu lintas dan memiliki surat-surat lengkap, tidak perlu ada suap-menyuap.
“Namun, ketika masyarakat melanggar aturan, maka mereka juga ikut bersalah,” tandasnya.
Selain itu, motif pelanggaran oleh petugas Polantas seringkali bersifat kecil karena mereka berinteraksi dengan masyarakat yang tidak mematuhi aturan.
“Keberanian mereka melakukan pelanggaran mungkin juga dipengaruhi oleh perilaku atasan mereka,” ucapnya.
Ia menuturkan, IPW tidak sependapat dengan pandangan terkait seorang anggota Polantas yang diduga melakukan pungli di jalan raya dengan menerima uang kecil-kecilan.
“Memang hal ini memalukan institusi Polri, tetapi IPW memiliki pandangan berbeda. Mungkin alasan dia melakukan itu karena istrinya sedang sakit dan butuh biaya, atau anaknya membutuhkan uang pendaftaran sekolah, atau ada kebutuhan domestik lainnya yang mendesak,” kata Sugeng.
Hal ini kata Sugeng, harus dilihat lebih dalam apakah oknum tersebut pernah memiliki catatan kesalahan sebelumnya.
“Jika tidak, kasihan anggota yang di level bawah. Jangan langsung diberi hukuman tanpa mencari tahu sebabnya,” katanya.
“Apakah dia melakukan itu karena melihat kebiasaan atasannya yang juga menerima pungli? Jangan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” imbuhnya.
Sugeng menambahkan, IPW memiliki catatan bahwa ada oknum perwira menengah Polri yang pernah dipecat dan kemudian banding dalam kasusnya, serta ada perwira tinggi yang dikenai sanksi demosi dan kemudian naik pangkat menjadi perwira tinggi, bahkan mendapatkan kenaikan pangkat bintang 2.
“Kasihan anggota di bawah yang tidak ada yang melindungi, sementara yang di atas tampaknya santai-santai saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman saat dikonfirmasi indopos.co.id, tidak merespons ihwal pernyataan dari IPW tersebut.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Latif Usman mengonfirmasi kejadian tersebut dan akan segera memproses semua anggota polisi yang terlibat.
“Kami akan memproses kasus pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Polantas. Kami akan menyerahkannya kepada Divisi Propam,” ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya.
Selain pelaku utama pungutan liar yang berinisial A, dua oknum lain yang juga memiliki inisial A akan dipanggil karena tidak mengingatkan pelaku utama bahwa perbuatan tersebut salah.
“Secara total, ada tiga polisi yang terlibat, semuanya memiliki inisial A. Dua dari mereka dipanggil karena tidak saling mengingatkan,” ungkapnya.
Dalam penanganan pelanggaran pungutan liar, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menegaskan bahwa pemberian hukuman harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku agar efek jera dapat dirasakan oleh para pelanggar.
“Kami berharap agar para Kasatwil dan Kasatker di masa mendatang melaksanakan reformasi budaya di Polri secara konsisten,” tandasnya.
Kompolnas juga mengingatkan para pimpinan untuk meningkatkan Pengawasan Melekat (Waskat) terhadap anggota mereka.
“Pengawasan dari atasan masih kurang. Pimpinan yang gagal dalam menegakkan disiplin di antara anggotanya akan dikenai sanksi sesuai dengan Perkap Pengawasan Melekat,” pungkasnya. (fer)
