INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengingatkan, pemerintah terkait dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap perekonomian rakyat. Sebab, besarnya ketergantungan impor pangan dan energi.
Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas harga pangan, BBM hingga gas. Sejumlah komoditas pangan yang ketergantungan impornya tinggi antara lain kedelai, gula, bawang putih, daging sapi, dan gandum.
Pada tahun 2021, Indonesia mengimpor sekitar 2,49 juta ton kedelai senilai US$1,48 miliar. Kemudian gula pasir impor memenuhi sekitar 65-70 persen kebutuhan gula pasir di Indonesia. Sedangkan bawang putih, sekitar 90-95 persen.
Komoditas pangan yang ketergantungan volume impornya paling banyak adalah gandum. Setiap tahun, Indonesia mengimpor sekitar 10 hingga 11 juta ton gandum.
Komoditas lain yang volume impornya tinggi adalah daging sapi, yaitu sekitar 25-30 persen dari seluruh daging sapi yang dikonsumsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah tidak konsisten soal beras yang sering tiba-tiba diputuskan untuk impor.
“Jika tidak secepatnya diambil langkah-langkah tepat, Indonesia bisa masuk ke dalam situasi instabilitas harga maupun pasokan komoditas pangan,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas patut diwaspadai, karena kurs rupiah merupakan salah satu faktor penentu harga BBM yang ditetapkan oleh badan usaha migas.
Jika Dolar AS terus menguat, harga minyak akan melonjak, subsidi terpaksa dipangkas, dan harga BBM akan naik. “Bukan hanya itu, masyarakat juga akan merasakan ekonomi biaya tinggi akibat depresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Amin.
Belanja APBN akan lebih membengkak karena asumsi Dolar AS digunakan untuk belanja pemerintah yang terkait impor, serta cicilan utang dan bunga yang menjadi lebih tinggi. Artinya, ruang fiskal mengecil dan sektor riil terdampak karena belanja pemerintah berkurang.
“Saya khawatir, situasi yang tampak baik di permukaan, pada akhirnya akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan baru nanti,” nilai Amin.
“Begitu dilantik, terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini akan mempengaruhi efektivitas kerja pemerintahan ke depan,” tambahnya. (dan)
