INDOPOSCO.ID – Boleh atau tidaknya perubahan jumlah Kementerian yang akan dibentuk di Pemerintahahan Prabowo-Gibran dari jumlah Kementerian di pemerintahan Jokowi yang saat ini berjumlah 34 akhirnya terjawab. Seluruh Fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan menyetujui adanya perubahan jumlah Kementerian yang ada di dalam Undang-undang. Adapun, satu fraksi yakni Fraksi PKS memberikan persetujuan dengan catatan, pada Kamis (16/5/2024).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengaku bersyukur pasal pembatasan jumlah kementerian itu dihapus. Menurut dia, aturan terkait jumlah kementerian direvisi dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang dianut negara Indonesia.
“Semua menghargai perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensial, bahwa siapa pun presidennya tidak boleh dikunci terkait dengan angka menyangkut soal jumlah kementerian ataupun nomenklatur kementeriannya. Sehingga, kita berharap efektivitas pemerintahan bisa berjalan dan itu dipikirkan sesuai dengan visi-misi presiden, khususnya presiden terpilih,” kata Supratman sebagaimana dikutip pada Jumat (17/5/2024).
Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara resmi menjadi usulan RUU Inisiatif DPR. Selanjutnya, DPR RI menunggu surat presiden (Surpes) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk bersama membahas RUu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
“Nanti akan kami bahas bersama dengan pemerintah, kami menunggu presiden bisa mengirimkan Supres-nya dan wakilnya siapa menteri yang ditunjuk untuk membahas ini,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Dia mengatakan bahwa draf RUU Kementerian Negara akan terlebih dahulu dikirim ke pimpinan DPR untuk dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat guna disepakati menjadi RUU inisiatif DPR.
“Selanjutnya akan kami serahkan ke pimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draf resmi usulan DPR, dan setelah itu nanti itu pimpinan DPR akan mengirim ke presiden,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna juga akan ditugaskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditunjuk untuk membahas draf revisi UU Kementerian Negara bersama Pemerintah.
“Itu kan harus dibacakan lagi di paripurna kemudian ditugaskan ke siapa, apakah ke Baleg lagi, atau mungkin di AKD yang lain,” ucapnya.
Kemudian, pihaknya bersama perwakilan Pemerintah yang ditunjuk akan melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU terkait untuk diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat I.
“Begitu kami paripurnakan dan suratnya dikirim ke presiden drafnya, Pemerintah punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan DIM maupun wakilnya yang akan membahas UU,” bebernya. (dil)
