INDOPOSCO.ID – Pemecatan terhadap 249 tenaga kesehatan (Nakes) di Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT) usai demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota PPPK menunjukkan sikap pemerintah yang tidak siap menerima kritik.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani melalui gawai, Sabtu (20/4/2024). Ia juga mengatakan, pemecatan tersebut menunjukkan pemerintah tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional.
Politisi PKS ini berharap, kejadian tersebut harus menjadi alarm dan ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. “Harus ada perhatian pemerintah pusat atas kejadian tesebut. Jika tidak, maka pemerintah pusat dapat dianggap melanggengkan kesewenang-wenangan,” katanya.
“Hal ini dapat membuat masyarakat enggan bersuara karena takut akan pemecatan dan sanksi sejenisnya,” imbuh Netty.
Menurut dia, pengangkatan nakes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi wewenang pemda. Namun bukan berarti pemerintah pusat mendiamkan tindakan pemecatan yang sewenang-wenang.
“Pemerintah pusat tidak boleh bungkam. Apalagi yang dituntut oleh nakes ini merupakan hal yang wajar dan seharusnya mereka dapatkan,” katanya.
Ia meminta agar Kemenkes turun tangan menjembatani antara Pemda Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.
“Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut, karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat perlu terus memonitor kasus pemecatan nakes di Manggarai. Agar tidak terjadi kasus serupa di daerah lainnya.
“Nakes adalah aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain,” ucapnya. (nas)
