INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang membahas bantuan sosial (bansos) harus mencermati program tersebut di tengah masa kampanye Pemilu 2024.
“Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian,” kata Airlangga menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal sensivitas bansos menjelang Pemilu dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Ia mencoba berkelit seolah tak memahami pertanyaan tersebut. Malah merespons, bahwa urusan Pemilu merupakan tugas kementerian lain.
“Terkait dengan Pemilu tentu dibahasnya di Kemendagri. pembahasan dengan Mendagri. jadi kalau sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian,” ucap Airlangga.
Menurutnya, program mengenai bantuan sosial yang dilakukan pemerintah karena terdampak fenomena cuaca El Nino melanda sebagian besar Indonesia.
“Bantuan ini kan kaitannya dengan kembali lagi dengan El Nino kembali lagi disampaikan bu Mensos (Tri Rismaharini). Ini program yang sifatnya selalu bulanan,” ucap Airlangga.
Bahkan diklaimnya tidak ada sesuatu yang istimewa, penggelontoran bansos mendekati pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Jadi ngga ada ekstra program yang kaitannya sama Pemilu. tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan tiap tahun. Demikian,” imbuhnya.
Hakim konstitusi Saldi Isra sempet melontorkan, pertanyaan terkait pembahasan bansos kepada empat menteri kabinet Indonesia Maju yang memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
“Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada tidak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu?” tanya Saldi.
Ia menyadari, anggaran bansos mungkin telah disusun jauh sebelum memasuki tahun politik. Namun, harus dapat diingatkan agar tidak menjadi sorotan publik.
“Jadi misalnya ada yang mengingatkan (atau tidak), ‘kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik’,” ucap Saldi.
“Ada tidak dalam rapat-rapat itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran bahwa ini terkait dengan kegiatan politik?” tambahnya. (dan)
