INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Ahmad Jazuli Abdillah menilai proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu pada 14 Februari 2024, masih kental nuansa transaksional antara pemilih dengan calon yang akan dipilih.
“Kami masih melihat adanya transaksi-transaksi atau istilahnya money politik atau serangan fajar. Atau entah apapun itu namanya, itu jelas masih banyak meskipun memang susah untuk pembuktian-nya,” kata Jazuli di Serang, dikutip Antara, Kamis (15/2/2024).
Ia mengatakan, kondisi seperti ini masih terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, tidak hanya di pedesaan tapi termasuk di perkotaan atau perumahan-perumahan yang jika diukur dari taraf pendidikan masyarakatnya lumayan tinggi dan setara.
“Dengan transaksi yang mungkin hanya satu atau dua menit sebelum masuk TPS, maka menghilangkan kesempatan untuk memilih dan memiliki wakil rakyat yang berkualitas untuk lima tahun ke depan. Akhirnya proses demokrasi itu tercederai dengan nilai materi yang tidak seberapa,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Dengan demikian, kata dia, jika kondisi ini dibiarkan, akan menutup peluang bagi perbaikan demokrasi dan menghasilkan calon anggota legislatif yang berkualitas karena terkendala dengan kemampuan materi yang dimilikinya.
“Akhirnya mereka bakal calon legislatif yang berpotensi dan berkualitas, namun tidak punya uang, akan tersingkir dengan sendirinya. Ini harus menjadi perjuangan semesta, memberikan edukasi pada masyarakat,” kata Jazuli.
Ia menilai, proses pemilu k3marin masih sarat akan transaksi yang berujung pada money politik yang dilakukan terutama oleh calon anggota legislatif. Hal ini menunjukkan masih belum matangnya proses demokrasi di Indonesia karena masyarakatnya masih pragmatis yang sifatnya terhadap materi.
“Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan gerakan bersama untuk melakukan pendidikan demokrasi bagi para pemilih. Mengingat kondisi saat ini sangat memprihatinkan,” kata dia.
Selain menyoroti soal substansi demokrasi. Jazuli juga perlu adanya penguatan sosialisasi teknis pelaksanaan pemilu oleh para penyelenggara, karena banyak masyarakat yang merasa kesulitan terhadap teknis pelaksanaan-nya.
“Misalnya kertas suara bisa lebih disederhanakan karena mungkin kemarin terlalu lebar. Selain itu juga sosialisasi dan pengenalan terhadap calon anggota DPD masih minim, baik yang dilakukan oleh KPU maupun calon DPD itu sendiri.
“Rata-rata masyarakat kebingungan saat mencoblos, surat suara terlalu lebar dan mereka juga tidak begitu mengenal betul calon anggota legislatif yang akan dipilih termasuk tidak begitu kenal dengan calon anggota DPD RI walaupun foto-nya tertera,” pungkas Jazuli. (dam)
