INDOPOSCO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman mengenai Mekanisme Respons Cepat Lembaga HAM Nasional untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM.
Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan menjelaskan bahwa kerja sama mekanisme respons cepat untuk melindungi pembela HAM merupakan komitmen ketiga lembaga untuk mengambil langkah strategis dan bersinergi dalam memenuhi hak-hak pembela HAM.
“Mekanisme respons cepat ini bertujuan memberikan perlindungan darurat bagi pembela HAM yang mengalami ancaman, kekerasan, dan/atau kriminalisasi dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Hari saat jumpa pers di sela Konferensi Nasional Pembela HAM di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (7/12), seperti dikutip dari Antara.
Kehadiran mekanisme cepat tersebut diharapkan dapat memotong rantai koordinasi berjenjang dan menetapkan pembagian peran serta protokol komunikasi bersama, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Hari menjelaskan bagi pembela HAM yang menghadapi situasi darurat karena kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM bisa melakukan pengaduan kepada salah satu lembaga untuk mendapatkan layanan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun LPSK.
“Kehadiran mekanisme respons cepat untuk perlindungan dan keamanan pembela HAM diharapkan dapat mengisi ruang kosong penanganan, pemulihan dan kebijakan operasional perlindungan serta pemenuhan hak-hak pembela HAM yang inklusif serta mendorong para pembela HAM untuk terus berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia,” katanya.
Dijelaskan Hari, pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM, di Indonesia sering berada dalam kondisi memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, pembela HAM menghadapi dinamika dan tantangan yang kian beragam.
“Mereka kerap menghadapi risiko dan tantangan yang serius bahkan mengarah pada tubuh, identitas gender atau seksualnya,” imbuh Hari.
Ia menyebut Komnas HAM dalam rentang waktu tahun 2020 hingga Agustus 2023 menerima dan memproses sebanyak 39 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap pembela HAM. (mg2)
