INDOPOSCO.ID – Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengingatkan KPU agar menjaga keamanan data. Setelah adanya dugaan bocornya Data Pemilih Tetap (DPT) di penyelenggara pemilu akibat peretasan.
Dia menegaskan, mati hidupnya penyelenggaraan pemilu ada di tangan KPU. Tanggung jawab besar itu harus dijaga KPU dengan menunjukkan kinerja ciamik, termasuk menjaga data pemilih.
“Apapun judulnya, KPU itu penyelenggara pemilu. Hidup matinya pemilu ada di KPU. Jangan sampai diretas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang bisa mengacaukan pemilu,” ujar Adi Prayitno di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menyampaikan, dugaan bocornya data pemilih menjadi peringatan bagi KPU. KPU harus segera mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan kejadian tersebut.
“Ini jadi warning bagi KPU agar segera diantisipasi karena sangat rentan diretas oleh hacker,” ungkap dia.
Menurut Adi, KPU harus bisa menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitasnya. Di tengah ramainya isu terkait kecurangan pemilu, KPU harus menjadi lembaga yang menjamin rasa aman masyarakat.
“Di tengah isu kecurangan pemilu 2024 yang kian keras, KPU harus memberi rasa aman bahwa website mereka harus aman dari segala anacaman peretasan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan informasi yang viral, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. (nas)
